Senin 09 Desember 2019, 22:32 WIB

Fokus Presiden Utamakan Pencegahan Korupsi Dinilai Tepat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Fokus Presiden Utamakan Pencegahan Korupsi Dinilai Tepat

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Pegawai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjalan melewati spanduk bertuliskan " Maju Lawan Korupsi"

 

MANTAN Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai keinginan Presiden Joko Widodo mengedepankan pencegahan rasywahmerupakan langkah yang tepat. Perbaikan birokrasi menjadi utama dalam memerangi korupsi dari hulu.

"Memang program strategis nasional dari negara tetap berbasis pada optimalisasi pencegahan korupsi. Jadi kami menganggap pesan presiden sebagai sesuatu yang wajar dan elegan dalam tataran pemberantasan korupsi," paparnya kepada Media Indonesia, Senin (9/12).

 

Baca juga: Hari Anti Korupsi Sedunia, Kali ini Jokowi Tidak Bersama KPK

Baca juga: Ketidakhadiran Jokowi di Harkodia karena Jaga Jarak dengan KPK

 

Menurut dia, pencegahan korupsi yang baik bisa dilakukan melalui perbaikan regulasi. Kemudian perlu membuat peta jalan yang komprehensif dalam menjalankan norma-norma hukum pemberantasan korupsi berikut pemahaman yang sama di antara penegak hukum.

"Pada sisi substantif dengan memperbaiki regulasi berbasis pencegahan dan sisi strukturisasi birokrasi yang pada pencegahan, dan sisi membangun integritas dan moral aparat penegak hukum harus berbasis pencegahan pula," paparnya.

Meski demikian, jelasnya, optimalisasi pencegahan tidak berarti mengesampingkan penindakan korupsi. "Basis Pencegahan tidak berarti meniadakan sisi penindakan, karena Penindakan dianggap perlu berjalan secara paralel dan sebagai suppoting action terhadap pencegahan," pungkasnya.

Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Presiden Jokowi menyerukan perlunya strategi baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan harus merumuskan dan menyepakati konsensus yang jitu. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/M Risyal Hidayat

KPK Geledah PT DPP Terkait Kasus Ekspor Benur

👤 Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 02 Desember 2020, 15:49 WIB
Penyidik mengamankan barang bukti antara lain dokumen izin ekspor...
MI/Cahya Mulyana

Ombudsman Duga ada Maladminsitrasi Penyaluran APD Pilkada

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 02 Desember 2020, 15:30 WIB
Ombudsmann menemukan sebanyak 72% KPU Kabupaten/Kota belum melaksanakan penyaluran APD untuk Pilkada serentak 9 Desember...
Dok DPN Indonesia

Indonesia Butuh Banyak Advokat Bermutu

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 02 Desember 2020, 15:20 WIB
Dengan banyak advokat berkualitas, pelayanan kepada para pencari keadilan akan lebih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya