Senin 09 Desember 2019, 20:54 WIB

Ketidakhadiran Jokowi di Harkodia karena Jaga Jarak dengan KPK

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Ketidakhadiran Jokowi di Harkodia karena Jaga Jarak dengan KPK

Antara
Presiden Joko Widodo

 

PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman menilai ketidakhadiran Presiden Joko Widodo di peringatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia) merupakan penanda keengganannya bertemu para pimpinan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

"Pak Jokowi tidak hadir mungkin karena enggan bertemu KPK maupun para penggiat anti korupsi. Jokowi merasa selama ini diprotes penggiat anti korupsi baik sebagai pejabat negara maupun aktivis. Saya mau katakan Presiden malu menghadiri hari anti korupsi bersama KPK," kata Zaenur saat dihubungi, Senin (9/12).

Setelah dinilai mempreteli kewenangan KPK Presiden tidak ingin berhadapan secara langsung dengan komisi antirasywah. Pukat UGM juga menilai pemerintahan Presiden Jokowi gagal dalam mencegah berbagai macam teror terhadap pegawai KPK, terutama penyiraman kepada penyidik senior komisi Novel Baswedan.

"Jadi menurut saya ini sebagai bentuk tidak adanya komitmen Jokowi dengan tidak hadir ke acara itu. Malah menugaskan Wakil Presiden Kiai Ma'aruf Amin. Selain itu keterangan Presiden mengenai sporadis semakin membuat jokowi tidak memahami bagaimana memerangi korupsi. Kalau dilihat KPK jadi koordinator melaporkan pencegahan korupsi di pemerintahan kepada jokowi. Jadi selama laporan starnas tidak dibaca oleh presiden," imbuhnya.

 

Baca juga: Pimpinan KPK Terpilih Ingin Hakordia Tidak Rutin Digelar

 

Menurutnya seharusnya ada program yang terarah di Program Strategi Nasional Pembrantasan Korupsi (Stranas PK) jika Presiden serius mengentaskan korupsi.

Adapun pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat, ketidakhadiran Presiden merupakan suatu indikasi memang ada relasi yang sedang tidak nyaman antara Jokowi dengan pimpinan KPK saat ini.

Hal itu berdasarkan narasi di media perihal UU KPK. Pandangan Presiden terhadap kerja KPK selama ini, yang dinilai terlalu aktif sehingga investasi yang masuk ke Indonesia dinilai lambat.

"Nah, buat saya menggambarkan juga buat saya posisi Jokowi barangkali akan lebih nyaman dengan segala tujuan investasinya ketika KPK kepemimpinan selanjutnya. Makin mengutamakan Presiden tidak mendukung secara kuat KPK saat ini. Kelihatan saat ini segalanya mau diintervensi, terlihat Presiden tidak suka dengan KPK saat ini," tandas Vitri.

Selain itu dirinya mengungkapkan, ketidakhadiran Jokowi merupakan kritik yang berlanjut dari Presiden. Namun disampaikan secara halus karena kultur Jokowi yang halus.

"Saya melihat mungkin ingin menyatakan kritik lanjutan. Mungkin itu yang disampaikan. Kan Jokowi secara kultural Solo yang mungkin pendekatan seperti itu ini dianggap, merupakan cara menyampaikan pandangan," tutupnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More