Sabtu 07 Desember 2019, 16:52 WIB

Rakernas Ricuh, Gagal Tetapkan Tanggal Kongres PAN

Rakernas Ricuh, Gagal Tetapkan Tanggal Kongres PAN

MI/Bary Fathahilah
Ketua Steering Committee Rakernas PAN Saleh Partaonan Daulay

 

RAPAT kerja nasional (rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Hotel Milenium, Jakarta, diwarnai kericuhan dan tidak menghasilkan keputusan terkait penetapan jadwal kongres nasional.

"Agenda rakernas ini kan hanya ada dua, yaitu menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan kongres. Tadi kita sudah menyepakati dua hal tadi, pertama kongres PAN akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Maret 2020. Kami belum menentukan tanggalnya langsung karena mengingat persoalan teknis akomodasi dan transportasi," ujar Ketua Steering Committee Rakernas PAN Saleh Partaonan Daulay di sela-sela Rakernas PAN, di Jakarta, Sabtu (7/12).

Saleh mengatakan saat ini tengah ditentukan waktu yang tepat terkait tanggal penyelenggaraan kongres tersebut. Yang jelas, kata dia, kongres akan digelar pada rentang waktu antara Januari hingga akhir Maret 2020.

"Kami berharap ada satu waktu di antara itu yang semua kader kami di seluruh Indonesia mereka bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kami di kongres PAN," kata dia.

Adapun terkait lokasi kongres juga belum ditetapkan dalam rakernas ini. Saleh mengatakan hal tersebut terjadi karena banyaknya Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) yang mengajukan diri untuk menjadi lokasi penyelenggara kongres.

Namun, kata dia, dalam rakernas telah ditentukan setidaknya sembilan wilayah untuk menjadi calon tuan rumah penyelenggaraan kongres, termasuk Sumatra Utara, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

"Tempat-tempat ini lah nanti yang akan dibawa ke DPP PAN untuk diverifikasi dan juga survei tempat itu," ucap Saleh.

Saleh mengatakan tempat yang ditunjuk nantinya harus memiliki fasilitas penunjang yang memadai, termasuk ketersediaan hotel, mengingat peserta yang akan menghadiri kongres lebih dari 3.000 orang.

Rakernas PAN kali ini juga sempat diwarnai insiden kericuhan antara peserta terkait masalah tata tertib rapat. Sempat terjadi saling rebut mikrofon antara perwakilan DPD dan DPW yang sama-sama ingin menyampaikan pendapat terkait lokasi kongres.

Akibat kejadian tersebut rakernas sempat diskors beberapa saat. Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto seusai rakernas mengatakan insiden kericuhan tersebut terjadi lantaran adanya kesalahpahaman antarpeserta.   

"Orang-orang di sini mungkin jarang berdebat, forumnya juga luar biasa ramai. Tadi ada kesalahpahaman sedikit saja, tadi ada yang rebut mikrofon, belum selesai bicara, yang lain sudah bicara. Jadi kesimpangsiuran atau kengototan masing-masing saking semangatnya itu sehingga tadi ada mispersepsi dan salah komunikasi antar kita," kata Yandri.

Lebih lanjut Yandri mengatakan kesalahpahaman tersebut hanya berlangsung sesaat, dan suasana dapat kembali kondusif.

Adapun terkait tenggat penetapan jadwal kongres, Yandri mengatakan hal tersebut akan disampaikan kepada publik menjelang akhir Desember 2019.    "Kami menargetkan paling lambat pertengahan atau bisa jadi minggu ketiga bulan Desember. kenapa begitu? Supaya memastikan di mana letak kongres dan akan membentuk panitia pusat dan panitia daerah, kemudian kita akan running untuk melihat kesiapan teknisnya, hotelnya dan fasilitas lain dan sebagainya," kata
Yandri. (X-15)

Baca juga: Zulhas Diteriaki 'Lanjutkan', Amien Rais: Jangan Dahului Takdir

Baca juga: Rakernas PAN Bahas Pemilihan Ketua Umum Baru

Baca juga: Gelar Rapimnas, BM PAN Soroti Isu Radikalisme Hingga Ekonomi

Baca Juga

AFP

Lagi, Isu Kelompok Taliban dan Radikal Serang KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Januari 2021, 11:30 WIB
Isu taliban dan radikal yang kembali marak di media sosial, dinilai penyidik senior KPK Novel Baswedan digunakan oleh mereka yang ada...
MI/ADAM DWI

KPUD Diminta Bersiap Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 25 Januari 2021, 09:09 WIB
KPU daerah, terang Hasyim, telah bersiap menyusun konsep jawaban termohon yakni calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada...
Dok MI/ROMMY PUJIANTO

Maqdir Sebut KPK Wajib Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:17 WIB
Status tersangka Sjamsul Nursalim sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya