Pengibaran Bintang Kejora di Australia Lukai Bangsa Indonesia

PENGIBARAN bendera Bintang Kejora di Balai Kota Leichhardt, Sydney, Australia, Jumat (29/11) merupakan hal yang tidak etis. Pengibaran bendera tersebut dinilai sangat melukai rasa kebangsaan Indonesia.

"Australia telah menunjukkan perilaku yang tidak etis. Apa yang mereka lakukan sangat melukai rasa kebangsaan kita sebagai rakyat Indonesia. Itu bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara," kata pengamat politik Suhendra Hadikuntono, Senin (2/12).

Menurut Suhendra, apa yang dilakukan Australia secara tidak langsung telah memprovokasi suhu politik dan keamanan di Papua yang mulai kondusif. Menurutnya, hal itu tak bisa dibiarkan begitu saja.

"Secara resmi pemerintah Indonesia harus melakukan protes keras kepada pemerintah Australia. Saya mendorong Menteri Luar Negeri segera memanggil Duta Besar Australia di Indonesia untuk minta penjelasan atas terjadinya insiden tersebut, sekaligus menyampaikan sikap tegas dan keberatan pemerintah Indonesia atas kejadian yang tidak elok ini," ujarnya.

Ia menegaskan Papua dan Papua Barat baik secara de facto maupun de jure merupakan bagian integeral dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa diganggu gugat. Menurut Suhendra, tindakan pemerintah daerah Leichhardt, Australia tersebut bisa dianggap sebagai campur tangan urusan dalam negeri Indonesia yang sangat tidak etis dan menyinggung kehormatan rakyat Indonesia.

Suhendra menambahkan, pada 2014 Australia sudah menandatangani Lombok Treaty yang menyatakan Indonesia-Australia menjaga keamanan dan pengakuan kedaulatan, tidak membiarkan negara masing-masing menjadi wadah aktivitas politik dan separatisme.

Menurut Suhendra, sikap tidak etis Australia itu tak terlepas dari partai yang sedang berkuasa aitu Partai Liberal pimpinan Perdana Menteri Scott Morrison yang dinilai mengadopsi nilai-nilai partainya, layaknya pendahulunya, mantan Perdana Menteri John Howard.

Pada 2006, lanjut Suhendra, Howard memicu ketegangan dengan Indonesia karena memberikan suaka politik bagi 42 warga Papua. "Bisa jadi Howard dan Scott berkonspirasi soal Papua ini," ungkap Suhendra.

Lebih jauh Suhendra menilai Presiden Joko Widodo tidak mendapatkan informasi akurat tentang kondisi riil di Papua, sehingga tidak mempunyai pemahaman yang utuh tentang masalah yang sebenarnya terjadi di Papua. "Apabila Presiden bertanya kepada, saya berkewajiban memberikan gambaran utuh tentang permasalahan di Papua. Saya juga akan memberikan saran solusi yang terbaik kepada Presiden agar permasalahan di Papua bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada korban jiwa lagi," ujarnya. (RO/R-1)