Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TIDAK hanya radikalisme agama, radikalisme pasar juga menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Daya rusak radikalisme pasar dinilai lebih besar sehingga upaya untuk menangkal dan memeranginya harus maksimal dilakukan.
Bahaya radikalisme pasar diutarakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono dalam sosialisasi Pancasila dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembaruan Kebangsaan di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (30/11) malam.
"Kita memerangi radikalisme agama. Itu tentu kita lakukan karena itu mengancam kita. Namun, jangan lupa juga bahwa ada radikalisme pasar yang daya rusaknya luar biasa dan tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Hariyono.
Menurutnya, jika radikalisme agama relatif mudah diatasi karena proses deteksinya jauh lebih mudah, berbeda halnya dengan radikalisme pasar. "Kalau radikalisme pasar yang hanya menjadikan negara atau masyarakat kita sebagai konsumen, itu kita anggap tidak nyata kan karena kita menikmati semua dan juga sulit kita kendalikan.''
Dengan mudahnya asing masuk bahkan menguasai pasar dalam negeri, imbuh Hariyono, potensi negara kehilangan nilai-nilai dasar yang berdasarkan Pancasila sangat besar. Benturannya pun ialah keadilan sosial. Ketika terjadi kesenjangan yang tinggi, timbul kecemburuan sosial dan kecemburuan sosial bisa menimbulkan keterbelahan sosial. ''Keterbelahan sosial bisa menimbulkan revolusi sosial. Nah, ini sama-sama mengancam, baik yang miskin maupun kaya."
BPIP mengingatkan para pemilik modal bahwa Indonesia harus dijaga bersama melalui kerja-kerja pasar yang berlandaskan Pancasila. Di situlah relevansi perlunya mengantisipasi ancaman radikalisme pasar.
Hariyono menekankan pula bahwa untuk menjadi bangsa yang maju tidak cukup dengan hidup rukun dan toleran. Namun, wajib menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Membentengi diri
Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Syahru Ramdloni, menegaskan pentingnya perguruan tinggi memasukkan perspektif kebangsaan dalam mata kuliah yang diajarkan. "Di tempat kami misalnya, ada pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dalam pengajaran. Nah, lewat pengajaran dua mata kuliah inilah kita bisa memerangi yang selama ini kita sebut intoleransi atau radikalisme," jelas dia.
Dunia perguruan tinggi yang selama ini menjadi sasaran gerakan kelompok intoleran, kata Syahru, harus mampu membentengi diri dengan berbagai upaya.
Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM UI Teguh Dartanto yang dihubungi terpisah mengatakan, jika negara dan masyarakat hanya menjadi konsumen, itu memang berbahaya. Beberapa hal akan timbul, seperti tidak banyak nilai tambah di dalam negeri, berdampak pada ketahanan dan keamanan pangan, serta melemahkan inovasi dan perkembangan industri manufaktur.
Pemerhati kebijakan publik, Yenny Sucipto, pun mengungkapkan bahwa sistem pasar yang hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen berpotensi melahirkan struktur ekonomi yang oligarkis. Menurutnya, jika berpegang pada ideologi bangsa, sistem ekonomi harus memberikan jaminan bagi kesamaan seluruh rakyat.
Karena itu, negara harus memiliki legitimasi dan tindakan pengaturan dan pembatasan kebebasan usaha. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan harus bekerja di dalam kerangka kelembagaan. (Zuq/X-8)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi bersama jajaran pimpinan BPIP melakukan audiensi strategis ke Kementerian Hukum RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPIP (RUU BPIP)
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan sebanyak 76 dari total 130 ribu peserta seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat 2025.
Ada relevansi yang erat antara nilai Pancasila dengan misi yang akan dijalankan oleh Paus Leo XIV. Pancasila diakui mengandung nilai-nilai universal umat manusia.
Menurut Djumala, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo.
Ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved