TIDAK hanya radikalisme agama, radikalisme pasar juga menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Daya rusak radikalisme pasar dinilai lebih besar sehingga upaya untuk menangkal dan memeranginya harus maksimal dilakukan.
Bahaya radikalisme pasar diutarakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono dalam sosialisasi Pancasila dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembaruan Kebangsaan di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (30/11) malam.
"Kita memerangi radikalisme agama. Itu tentu kita lakukan karena itu mengancam kita. Namun, jangan lupa juga bahwa ada radikalisme pasar yang daya rusaknya luar biasa dan tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Hariyono.
Menurutnya, jika radikalisme agama relatif mudah diatasi karena proses deteksinya jauh lebih mudah, berbeda halnya dengan radikalisme pasar. "Kalau radikalisme pasar yang hanya menjadikan negara atau masyarakat kita sebagai konsumen, itu kita anggap tidak nyata kan karena kita menikmati semua dan juga sulit kita kendalikan.''
Dengan mudahnya asing masuk bahkan menguasai pasar dalam negeri, imbuh Hariyono, potensi negara kehilangan nilai-nilai dasar yang berdasarkan Pancasila sangat besar. Benturannya pun ialah keadilan sosial. Ketika terjadi kesenjangan yang tinggi, timbul kecemburuan sosial dan kecemburuan sosial bisa menimbulkan keterbelahan sosial. ''Keterbelahan sosial bisa menimbulkan revolusi sosial. Nah, ini sama-sama mengancam, baik yang miskin maupun kaya."
BPIP mengingatkan para pemilik modal bahwa Indonesia harus dijaga bersama melalui kerja-kerja pasar yang berlandaskan Pancasila. Di situlah relevansi perlunya mengantisipasi ancaman radikalisme pasar.
Hariyono menekankan pula bahwa untuk menjadi bangsa yang maju tidak cukup dengan hidup rukun dan toleran. Namun, wajib menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Membentengi diri
Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Syahru Ramdloni, menegaskan pentingnya perguruan tinggi memasukkan perspektif kebangsaan dalam mata kuliah yang diajarkan. "Di tempat kami misalnya, ada pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila dalam pengajaran. Nah, lewat pengajaran dua mata kuliah inilah kita bisa memerangi yang selama ini kita sebut intoleransi atau radikalisme," jelas dia.
Dunia perguruan tinggi yang selama ini menjadi sasaran gerakan kelompok intoleran, kata Syahru, harus mampu membentengi diri dengan berbagai upaya.
Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM UI Teguh Dartanto yang dihubungi terpisah mengatakan, jika negara dan masyarakat hanya menjadi konsumen, itu memang berbahaya. Beberapa hal akan timbul, seperti tidak banyak nilai tambah di dalam negeri, berdampak pada ketahanan dan keamanan pangan, serta melemahkan inovasi dan perkembangan industri manufaktur.
Pemerhati kebijakan publik, Yenny Sucipto, pun mengungkapkan bahwa sistem pasar yang hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen berpotensi melahirkan struktur ekonomi yang oligarkis. Menurutnya, jika berpegang pada ideologi bangsa, sistem ekonomi harus memberikan jaminan bagi kesamaan seluruh rakyat.
Karena itu, negara harus memiliki legitimasi dan tindakan pengaturan dan pembatasan kebebasan usaha. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan harus bekerja di dalam kerangka kelembagaan. (Zuq/X-8)
