Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menegaskan selain memerangi radikalisme agama, kekuatan bangsa ini juga harus mewaspadai serta menangkal radikalisme pasar yang daya rusaknya jauh lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kita memerangi radikalisme agama itu tentu, karena itu juga real mengancam kita tetapi jangan lupa juga ada radikalisme pasar yang daya rusaknya luar biasa dan tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila," kata Hariyono saat berdialog dalam acara sosialisasi pancasila dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (30/11) malam.
Ia menjelaskan radikalisme agama relatif mudah diatasi karena proses deteksinya jauh lebih mudah, berbeda halnya dengan radikalisme pasar.
"Kalau radikalisme pasar itu yang hanya menjadikan negara atau masyarakat kita sebagai konsumen. Itu kita anggap tidak nyata kan, karena kita nikmati semua dan juga sulit kita kendalikan," ungkapnya.
Menurut Hariyono, mudahnya asing masuk bahkan menguasai pasar dalam negeri, maka potensi negara kehilangan nilai-nilai dasar yang berdasarkan pancasila menjadi sangat besar.
"Yang pasti benturannya adalah keadilan sosial. Karena ketika terjadi kesenjangan sosial yang tinggi timbul kecemburuan sosial, dan kecemburuan sosial bisa menimbulkan keterbelahan sosial, ini bisa menimbulkan revolusi sosial. Nah ini sama-sama mengancam baik yang miskin maupun kaya," tuturnya.
Baca juga: Ikatan Sarjana NU Dukung Pemerintah Perangi Radikalisme
BPIP mengingatkan para pemilik modal bahwa Indonesia harus jaga bersama agar kekal dan abadi melalui kerja-kerja pasar yang berlandaskan pancasila.
"Di situ relevansi kita perlu mengantisipasi ancaman radikalisme pasar itu," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas 17 Agustus Banyuwangi Syahru Ramdloni menegaskan pentingnya perguruan tinggi memasukkan perspektif kebangsaan dalam mata kuliah yang diajarkan.
"Di kami misalnya ada pendidikan kewarganegaraan dan pancasila dalam pengajaran. Nah lewat pengajaran dua mata kuliah inilah kita bisa memerangi yang selama ini kita sebut intoleransi atau radikalisme," jelas dia.
Dunia perguruan tinggi yang selama ini menjadi sasaran gerakan kelompok-kelompok intoleran harus mampu membentengi diri dengan berbagai upaya.
"Tentu saja pendekatannya pendidikan dan itu harus dilakukan secara persuasif bukan represif sambil kita membentengi mahasiswa kita dengan narasi kebangsaan yang juga perlu disampaikan sesuai dengan konteks yang mereka hadapi," tukasnya.(OL-5)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi bersama jajaran pimpinan BPIP melakukan audiensi strategis ke Kementerian Hukum RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPIP (RUU BPIP)
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan sebanyak 76 dari total 130 ribu peserta seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat 2025.
Ada relevansi yang erat antara nilai Pancasila dengan misi yang akan dijalankan oleh Paus Leo XIV. Pancasila diakui mengandung nilai-nilai universal umat manusia.
Menurut Djumala, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo.
Ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved