Staf Khusus Presiden Harus Mempengaruhi Kebijakan Presiden

PENGANGKATAN staf khusus presiden dari milenial dituntut dapat mempengaruhi kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menentukan kebijakan terutama bagi kepentingan anak muda di bidang ekonomi.

"Sebanyak 64% milenial dinilai kurang puas dengan kebijakan ekonomi saat ini karena berdampak langsung. Youth unemployment (pengangguran) tinggi sekali," kata Juru bicara PKS Muhammad Kholid saat diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Karena saat ini pengangguran paling banyak didominasi oleh lulusan SMK, sehingga staf khusus harus memberikan masukan kepada presiden terkait kebijakan untuk mengatasi hal itu sehingga dirasakan oleh masyarakat terutama milenial.

Sehingga pengangkatan para milenial di ring 1 Presiden bukan untuk kemasan saja. Tapi juga bermanfaat bagi kebijakan yang dirasakan milenial.

"Ini juga dilihat semoga bukan gimmick ada gak kebijakannya dari Presiden dengan mengangkat staf khusus (milenial)," tandasnya.

Mengingat pembantu presiden saat ini sudah sangat menumpuk ada Menteri, Sekertaris Kabinet, Wakil Menteri, Wantimpres, dan 14 staf khusus. Kholid khawatir dengan menumpuknya pembantu presiden akan menyulitkan presiden menentukan kebijakan.

"ini khawatir karena semua memberi masukan ke presiden semua membantu presiden dan semua membantu presiden untuk berkomunikasi dengan birokrasi. Sehingga Presiden bisa bingung mengambil keputusan," tutupnya.

Seperti diberitakan, Jokowi pada Kamis (21/11) memperkenalkan tujuh staf khusus milenial. Mereka ialah pendiri Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara; CEO dan pendiri Creativepreneur, Putri Indahsari Tanjung; CEO Amarta, Andi Taufan Garuda Putra; pendiri Gerakan Sabang Merauke 1.000 Anak Bangsa Merantau untuk Kembali, Ayu Kartika Dewi; CEO Kitong Bisa, Gracia Billy Mambrasar; pendiri Thisable Enterprise, Angkie Yudistia; dan santri yang juga Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2014-2017, Aminuddin Ma’ruf. (OL-4)