Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Klaten, Jawa Tengah (Jateng), tiga daerah ditetapkan sebagai desa antipolitik uang dan tiga desa pengawas.
Tiga desa anti politik uang yakni Desa Jemawan, Gesikan, dan Desa Kebondalem Lor. Sedangkan desa pengawas ialah Desa otangan, Wunut, dan Jambu Kulon.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten, Arif Fatkhurrohman mengatakan, untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan bermartabat pihaknya telah meluncurkan gerakan desa pengawasan dan desa tolak politik uang.
Untuk sementara ini telah ditetapkan tiga desa pengawasan dan tiga desa antipolitik uang. Gerakan pengawasan partisipatif itu akan dikembangkan di desa-desa lain guna mewujudkan pemilu berkualitas di Klaten.
''Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan mencegah praktik politik uang dalam pemilu terus kami sosialisasikan. Misal, melalui gerebeg pasar di Jatinom dan Pedan,'' jelasnya.
Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Klaten, Azib Triyanto menambahkan, pemilih yang rasional dan cerdas adalah
bagian penting dari upaya menciptakan pemilu yang kualitas dan bermartabat.
Menyoal praktik politik uang, menurut Azib, pola pikir atau mainset masyarakat wani pira (berani berapa) yang berkembang dalam pemilu selama ini harus diubah menjadi isoh apa (bisa apa) calon yang akan dipilih.
Sementara itu, Bawaslu Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) gandeng media massa untuk memperkuat pengawasan partisipatif guna menyukseskan Pilkada.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, kegiatan ditujukan untuk mengajak peran serta media dan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu. Momentum ini, sangat penting untuk menyamakan persepsi tentang pengawasan antara lembaga Bawaslu dengan media agar pesta lima tahunanan bisa berjalan lancar.
"Sinergi antara Bawaslu dan media bisa tetap terjalin terutama dalam hal pemberitaan yang harus bisa mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia. Bawaslu sebagai mitra media begitu juga sebaliknya harus saling menjaga dan membutuhkan satu sama lain, tanpa peran mereka tentu semakin kerepotan,'' paparnya. (Ol-11)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved