Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
JELANG pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Klaten, Jawa Tengah (Jateng), tiga daerah ditetapkan sebagai desa antipolitik uang dan tiga desa pengawas.
Tiga desa anti politik uang yakni Desa Jemawan, Gesikan, dan Desa Kebondalem Lor. Sedangkan desa pengawas ialah Desa otangan, Wunut, dan Jambu Kulon.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten, Arif Fatkhurrohman mengatakan, untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan bermartabat pihaknya telah meluncurkan gerakan desa pengawasan dan desa tolak politik uang.
Untuk sementara ini telah ditetapkan tiga desa pengawasan dan tiga desa antipolitik uang. Gerakan pengawasan partisipatif itu akan dikembangkan di desa-desa lain guna mewujudkan pemilu berkualitas di Klaten.
''Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan mencegah praktik politik uang dalam pemilu terus kami sosialisasikan. Misal, melalui gerebeg pasar di Jatinom dan Pedan,'' jelasnya.
Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Klaten, Azib Triyanto menambahkan, pemilih yang rasional dan cerdas adalah
bagian penting dari upaya menciptakan pemilu yang kualitas dan bermartabat.
Menyoal praktik politik uang, menurut Azib, pola pikir atau mainset masyarakat wani pira (berani berapa) yang berkembang dalam pemilu selama ini harus diubah menjadi isoh apa (bisa apa) calon yang akan dipilih.
Sementara itu, Bawaslu Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) gandeng media massa untuk memperkuat pengawasan partisipatif guna menyukseskan Pilkada.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, kegiatan ditujukan untuk mengajak peran serta media dan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu. Momentum ini, sangat penting untuk menyamakan persepsi tentang pengawasan antara lembaga Bawaslu dengan media agar pesta lima tahunanan bisa berjalan lancar.
"Sinergi antara Bawaslu dan media bisa tetap terjalin terutama dalam hal pemberitaan yang harus bisa mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia. Bawaslu sebagai mitra media begitu juga sebaliknya harus saling menjaga dan membutuhkan satu sama lain, tanpa peran mereka tentu semakin kerepotan,'' paparnya. (Ol-11)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved