Munas Golkar Utamakan Musyawarah Mufakat

PARTAI Golkar bakal mengutamakan musyawarah mufakat dalam memilih ketua umum untuk periode 2019-2024. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto menyebutkan pihaknya berharap agar momentum semangat persatuan dan persahabatan berlangsung dalam rapimnas hingga pelaksanaan munas mendatang.

"Besar harapan saya Munas adalah demokratis dengan musyawarah mufakat," tutur Airlangga saat membuka acara rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang berlangsung di Jakarta, kemarin.

Airlangga melanjutkan, Golkar akan mengambil keputusan penting dalam rapimnas terkait pelaksanaan musyawarah nasional (munas). "Munas Golkar munas kita bersama karena partai kita sangat disegani oleh partai-partai lain," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengingatkan bahwa Golkar memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Karena itu, penting bagi Golkar agar tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan saat pelaksanaan munas. "Posisi kita di pemerintahan strategis. Pak Jokowi bilang Golkar memiliki peran penting. Jika Golkar goyah, pemerintah juga goyah. Begitu juga sebaliknya," ungkapnya.

Hal senada dikatakan Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang berharap pemilihan ketua umum dapat berlangsung secara demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

"Jadi, kalau calonnya ada beberapa, saya tuh pengennya musyawarah untuk mufakat, kan kalau bermusyawarah baik. Tenaga bisa disimpan untuk berkompetisi dengan pihak lain. Paling baik musyawarah mufakat dengan berunding dan kemudian bersama-sama menentukan arah perjalanan Golkar ke depan," ungkapnya.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pemilihan ketua umum yang menjadi agenda utama Munas Golkar disarankan tak melalui aklamasi. Apalagi Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang demokratis.

"Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia. Sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis daripada partai lain," ujarnya. (Uta/P-4)