Tidak Ada Larangan Sipil Pimpin BIN

PENENTUAN siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) menjadi hak prerogatif Presiden. Karena itu, tidak ada larangan Presiden untuk menunjukkan tokoh sipil memimpin lembaha telik sandi tersebut.

Hal itu ditegaskan pengamat politik yang juga Guru Besar  Universitas Pertahanan dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Prof Dr Salim Said. "User (pengguna) BIN 'kan Presiden, jadi suka-suka Presiden mau mengangkat siapa yang dipercaya. Yang jelas, tak ada larangan sipil menjadi Kepala BIN," ujar Salim Said, Senin (11/11).

Bila berkaca dari lembaga-lembaga intelijen di negara-negara maju yang banyak dipimpin sipil, seperti di Amerika Serikat, jelas Salim, sebaiknya Presiden Joko Widodo mengangkat Kepala BIN dari sipil. "George Bush senior juga pernah menjadi Direktur CIA (Central of Intelligence Agency, (1976-1977). Di AS, sipil atau politisi memimpin lembaga intelijen itu sudah biasa," jelas Salim.

Di Indonesia, kata Salim, lembaga intelijen dipimpin sipil juga sudah pernah terjadi di kurun 1959-1965 saat dipimpin Soebandrio. Namun,  semasa Orde Baru lembaga intelijen banyak dipimpin tentara.

"Sejak reformasi, BIN dipimpin tentara atau polisi. Saat ini, kalau mau mendikotomikan sipil dengan tentara atau polisi, sudah tidak relevan lagi," ungkapnya.

Harapan agar BIN dipimpin oleh sipil memang telah disuarakan berbagai elemen masyarakat sejak beberapa waktu lalu. Nama Suhendra Hadikuntono merupakan salah satu tokoh sipil yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik ormas, organisasi kepemudaan, maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi Kepala BIN. (RO/R-1)