Senin 11 November 2019, 17:00 WIB

Tidak Ada Larangan Sipil Pimpin BIN

Widhoroso | Politik dan Hukum
Tidak Ada Larangan Sipil Pimpin BIN

ANTARA
Pengamat politik Prof Dr Salim Said

 

PENENTUAN siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) menjadi hak prerogatif Presiden. Karena itu, tidak ada larangan Presiden untuk menunjukkan tokoh sipil memimpin lembaha telik sandi tersebut.

Hal itu ditegaskan pengamat politik yang juga Guru Besar  Universitas Pertahanan dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Prof Dr Salim Said. "User (pengguna) BIN 'kan Presiden, jadi suka-suka Presiden mau mengangkat siapa yang dipercaya. Yang jelas, tak ada larangan sipil menjadi Kepala BIN," ujar Salim Said, Senin (11/11).

Bila berkaca dari lembaga-lembaga intelijen di negara-negara maju yang banyak dipimpin sipil, seperti di Amerika Serikat, jelas Salim, sebaiknya Presiden Joko Widodo mengangkat Kepala BIN dari sipil. "George Bush senior juga pernah menjadi Direktur CIA (Central of Intelligence Agency, (1976-1977). Di AS, sipil atau politisi memimpin lembaga intelijen itu sudah biasa," jelas Salim.

Di Indonesia, kata Salim, lembaga intelijen dipimpin sipil juga sudah pernah terjadi di kurun 1959-1965 saat dipimpin Soebandrio. Namun,  semasa Orde Baru lembaga intelijen banyak dipimpin tentara.

"Sejak reformasi, BIN dipimpin tentara atau polisi. Saat ini, kalau mau mendikotomikan sipil dengan tentara atau polisi, sudah tidak relevan lagi," ungkapnya.

Harapan agar BIN dipimpin oleh sipil memang telah disuarakan berbagai elemen masyarakat sejak beberapa waktu lalu. Nama Suhendra Hadikuntono merupakan salah satu tokoh sipil yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik ormas, organisasi kepemudaan, maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi Kepala BIN. (RO/R-1)

Baca Juga

dok.ist

Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:39 WIB
KADER senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal menanggapi jawaban KPK dalam sidang...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Komnas HAM Kumpulkan Lagi Keterangan dari Puslabfor Polri

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:35 WIB
Pada pertemuan antara tim Puslabfor Polri dan Komnas HAM, disampaikan sejumlah hal di antaranya mengenai lima digital video recorder (DVR)...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko S

Keberadaan Istri Sambo di TKP Masih Didalami Penyidik

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:03 WIB
"Masih didalami oleh penyidik," ujar Kadiv Humas Polri Irjen...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya