Aksi Korektif Lingkungan Hudup

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengunggah foto di akun Instagram-nya. Beberapa foto ia unggah setelah acara perpisahan di Istana Negara, Jumat (18/10) karena masa kerja para menteri Kabinet Kerja akan berakhir ketika presiden dan wakil presiden terpilih resmi dilantik hari ini.

"Telah sampai kita di penghujung kerja bersama. Penyatuan dua kementerian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi langkah awal aksi korektif besar-besaran pemerintahan Presiden Jokowi di sektor pengelolaan sumber daya alam," tulis Menteri Siti sebagai keterangan foto di akun Instagram saat ia bersalaman dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela acara perpisahan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah bergerak bersama untuk menghadirkan keseimbangan antara pengelolaan hutan yang dapat memberi manfaat luas kepada masyarakat agar tetap menjaga lingkungan untuk hari ini dan masa depan. Politikus partai NasDem itu menuturkan sejumlah kebijakan korektif telah dilakukan untuk menjaga hutan.

"Kita beri napas pada alam dengan menghentikan sementara (moratorium) seluruh izin hutan primer dan gambut, termasuk moratorium izin pembukaan kebun sawit baru," jelasnya.

Sesuai semangat Nawacita Presiden Jokowi, katanya, hak pengelolaan hutan diberikan kepada rakyat dalam bentuk perhutanan sosial yang di dalamnya, termasuk pengakuan hak bagi masyarakat adat.

Sebelum 2015, kata dia, penguasaan lahan oleh rakyat kecil hanya 4%. Setelah 2015, terkoreksi menjadi 33% dan akan terus meningkat berpihak untuk kesejahteraan rakyat. Khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada 2015, pemerintah telah melakukan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan.

"Kita lakukan bersama aksi korektif menjaga ekosistem gambut berkelanjutan, yang salah satu tujuannya mencegah karhutla yang berulang."

Karhutla tahun 2015, imbuhnya, memberi banyak pelajaran, hingga melahirkan langkah koreksi dalam sistem pengendalian. Hasil intervensi kebijakan itu berhasil mengendalikan karhutla di 2016-2018. Kejadian karhutla 2019, menurutnya, kembali memberi pelajaran berharga agar pemerintah menyempurnakan sistem yang ada. "Saya pastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk itu," tegasnya.

Siti pun menyebut penegakan hukum untuk kejahatan lingkungan mulai dilakukan dengan adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) yang lahir pada 2015. (Ind/P-3)