PESAWAT tanpa awak (drone) tempur CH-4 Rainbow milik TNI Angkatan Udara melayang-layang di langit Taxy Way Echo Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Geraknya meliuk, sesekali disusul F-16 melintas di atas menambah semarak parade dan defile dalam rangka peringatan HUT Ke-74 TNI itu. Kehadiran CH-4 itu menjadi pembeda dari perayaan HUT TNI sebelumnya.
Drone dengan kemampuan jelajah selama 30 jam itu mampu menjalankan operasi pengamatan, pengintaian, perang elektronik, dan penyerangan. Drone itu pernah diuji coba dalam latihan gabungan TNI di Situbondo beberapa waktu lalu.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja TNI yang terus menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintah, kata Jokowi, akan terus komitmen mendukung pengembangan institusi TNI.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.
Jokowi menyampaikan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan, yakni dengan pembangunan pangkalan militer baru. "Dalam satu tahun terakhir, TNI telah menorehkan sejarah baru, yakni telah diresmikan pangkalan militer terbaru di Natuna dan empat lagi di Biak, Merauke, Morotai, dan Saumlaki," kata Jokowi.
Presiden didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna memimpin Upacara Parade dan Defile Peringatan HUT Ke-74 TNI Tahun 2019 dengan tema TNI profesional kebanggaan rakyat.
Selain Presiden Jokowi, hadir Wakil Presiden M Jusuf Kalla, beserta sejumlah pejabat, baik legislatif maupun eksekutif serta Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan Wapres ke-11 Boediono.
Penguatan TNI
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, Muradi, mengapresiasi rencana pembangunan empat pangkalan militer di Biak, Merauke, Morotai, dan Saumlaki karena hal itu bagian dari menjaga kedaulatan NKRI.
"Itu bagian dari pembacaan ancaman kita melihat geostrategic dan geopolitic. Natuna itu sudah enggak ada pilihan lain. Harus ada pangkalan yang memang menjadi simbol dan efek gentar buat negara lain, termasuk Tiongkok," kata Muradi saat dihubungi dari Jakarta, kemarin.
Pangkalan militer di Biak, kata dia, merupakan bentuk nyata dari pemerintah hadir di sana. "Posisi Papua yang terus diganggu oleh negara-negara asing, seperti Australia dan Papua Nugini. Itu bukan sebatas menggentarkan, tapi juga memang efek nyata bahwa Indonesia hadir di sana," ujarnya.
Muradi mengapresiasi pemerintah akan menambah anggaran dalam APBN 2020 sebesar Rp10 triliun. Penguatan TNI juga, kata dia, mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, baik itu konvensional maupun nonkonvensional. Aspek kesejahteraan prajurit pun harus diperhatikan.
Terkait dengan keamanan dan separatisme di Tanah Papua, ia menilai pendekatan militer memang bukan jalan keluar. Pendekatan lunak melalui kesejahteraan lebih dibutuhkan untuk menghilangkan konflik Papua. (Dhk/Rif/X-4)
