Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
ANGGOTA DPR RI terpilih Periode 2019-2024 Yessy Melania berjanji akan memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini terabaikan.
Saat ini, dalam praktiknya, ia melihat masih banyak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, seperti politik, kesehatan maupun pendidikan.
“Banyak hal yang akan saya lakukan mulai dari memperjuangkan hak-hak perempuan, pembangunan daerah dan lainnya,” ujar Yessy dalam rilisnya, Kamis (3/9/2019).
Yessy mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Menyinggung pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah pemilihannya, lanjut Yessy, dirinya menjelaskan kondisi infrastruktur Kalbar memprihatinkan, khususnya daerah pedalaman yang masih membutuhkan perhatian dari Pusat.
“Ketika saya keliling dapil (daerah pemilihan), saya menemukan masih minimnya sentuhan pemda dan pusat terhadap infrastruktur di pedalaman Kalimantan Barat, padahal pembangunan infrastruktur penting untuk meningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Oleh karena itu, untuk kemajuan pembangunan Kalbar, secara khusus di dapilnya Kalbar II, Ia berkomitmen akan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui tiga fungsi Dewan, yakni legislasi, budgeting dan controling.
“Tiga fungsi ini yang akan saya gunakan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat selama masa jabatan hingga 2024 mendatang. Saya akan komitmen bekerja sesuai tanggung jawab yang diemban melalui Komisi yang ditetapkan fraksi nantinya,” tutur legislator F-NasDem itu. (OL-09)
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
PARTAI NasDem mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan.
PARTAI NasDem membeberkan pandangan terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved