PDIP Yakin Pimpinan DPR akan Tingkatkan Kualitas Parlemen

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakin jajaran ketua DPR periode ini merupakan penguatan posisi politik untuk Presiden. Terlebih, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR, akan memenuhi harapan partai berlogo banteng tersebut.

“Mbak Puan Maharani tidak hanya menjadi Ketua DPR perempuan pertama, namun juga mampu memenuhi harapan partai ketika menang tahun 1999 dan 2014, namun baru pada kemenangan tahun 2019 ini, PDI Perjuangan mendapatkan posisi terhormat tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (2/10).

Susunan ketua DPR sendiri ialah ketua Puan Maharani, wakil ketua Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Muhaimin Iskandar yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (1/10).

PDIP menyebut ditinjau dari komposisi personel yang memimpin DPR RI periode 2019-2014, empat di antaranya berasal dari partai koalisi yang mendukung Joko Widodo dan satu orang dari Gerindra yakni Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan

Namun lima pimpinan dewan itu diyakini akan mampu bekerja sama demi peningkatan kualitas parlemen.

“Mengingat persahabatan yang baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo, kami percaya kerja sama dengan Bung Dasco Ahmad akan berjalan baik. Sebab beliau juga memiliki semangat yang sama," ujar Hasto.

"Dengan demikian kepemimpinan DPR periode saat ini akan lebih solid, dan mampu bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas dewan. Selamat bekerja kepada lima pimpinan dewan yang baru,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya meyakini kepemimpinan PDI Perjuangan di DPR RI dengan seluruh alat kelengkapan dewan akan memperkuat posisi politik Presiden Jokowi.

"Konsolidasi politik dan hukum pemerintahan Jokowi akan berjalan baik,” cetusnya.

Terlebih, tandasnya, ada harapan masyarakat Indonesia agar kebijakan DPR RI lebih sinergis dengan kebijakan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin.

"Terlebih pascapenguatan posisi politik Presiden di dalam menentukan arah dan kebijakan politik hukum Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dengan tersedianya mekanisme check and balances di dalam penegakan hukum,” ungkapnya.

Dengan penguatan konsolidasi politik dan hukum Presiden Jokowi, kata Hasto, seluruh tata pemerintahan akan berjalan lebih baik, lebih stabil, dan percepatan gerak pembangunan di segala bidang kehidupan dapat diwujudkan.(OL-5)