Nafsu Parpol amat Besar, Jokowi Susah Cari Menteri Profesional

PENGAMAT Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan komposisi kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin mayoritas akan diisi dari kalangan partai politik. 60% dari partai politik dan 40% dari non partai politik.

"Kenapa partai politik lebih banyak? Dengan dukungan yang lebih besar dari partai politik, tidak mungkin (parpol) diabaikan. Pasti partai-partai ini menginginkan sesuatu," katanya dalam dialog bertema konvensi sebagai model pilihan ideal mencari sosok menteri di Jakarta, Jumat (27/9).

Baca juga: Penguatkan KPK Harus Dilakukan Secara Kelembagaan Negara

Menurut perhitungannya, PDI Perjuangan akan mendapat jatah kursi di dalam kabinet sebanyak lima hingga enam kursi. Sementara itu, Golkar empat hingga lima kursi, PKB tiga hingga empat kursi, NasDem dua atau tiga kursi dan PPP sebanyak satu kursi.

Setiap partai, kata dia, akan membidik kursi-kursi menteri yang strategis buat mereka. Hanya saja, menurut dia, ada tiga kursi yang tidak boleh diberikan kepada partai politik, yaitu menteri keuangan (menkeu), menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), serta menteri kesehatan (menkes).

"Kursi-kursi itu semestinya harus lepas dari kepentingan partai politik. Sebisa mungkin tiga jabatan itu diambil dari nonparpol. Saya harapkan Pak Jokowi melindungi betul tiga posisi tersebut," katanya.

Adapun terkait konvensi untuk mencari sosok yang ideal bagi kabinet Jokowi, Ray pun menilai bahwa itu sulit dilakukan. Hal itu disampaikannya saat menanggapi rencana Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) yang akan menggelar konvensi tersebut.

Ray mengatakan konvensi tersebut mungkin bisa untuk mencari sosok yang ideal untuk mengisi posisi menkeu, menkes dan mendikbud. "Konvensi ARJ memungkinkan untuk membidik calon menteri di 3 posisi ini," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Aliansi Relawan Jokowi Indonesia Budi Mulyawan mengatakan bahwa tantangan politik yang akan dihadapi oleh Jokowi justru muncul setelah pemenangan Pilpres 2019.

"Kami merasa perlu untuk menuntaskan pemerintahan Jokowi sampai berakhir masa periodenya. Menteri Pak Jokowi harus lah yang tidak menjadi beban, yang tidak membuat resistensi buat beliau, apalagi seperti situasi politik hari ini, kami memandang Pak Jokowi harus dikawal dari luar dan dari dalam," tuturnya.

Ia mengatakan ada beberapa tahapan sebelum konvensi digelar pada 8 hingga 9 Oktober nanti. Pertama, menggaungkan urgensi konvensi itu sendiri. Kedua, menggelar diskusi publik. Ketiga, membuka pendaftaran pada 28-29 September 2019. "8-9 Oktober konvensi digelar. Mereka nanti akan memaparkan visi-misi dan program-program unggulannya," tandasnya. (Nur/A-5)