Demonstrasi Mahasiswa bukan untuk Gulingkan Presiden

DEMONSTRASI yang dilakukan sejumlah mahasiswa di depan Gedung DPR, Senayan, dan di sejumlah wilayah di Tanah Air, pada Senin (23/9) Selasa (24/9), bukan dimaksudkan untuk menggulingkan pimpinan negara yang sah. Hal itu ditegaskan mantan personel Banda Neira Ananda Wardhana Badudu, salah seorang yang mewadahi dana untuk menyokong aksi tersebut

Digelarnya aksi tersebut, kata dia, semata-mata untuk meminta legislatif dan eksekutif untuk memenuhi 7 permintaan dari aksi demo yang terjadi di beberapa wilayah.

"Jika ada tuntutan gulingkan presiden itu salah, itu di luar komando konsolidasi yang saya ikuti, baik mahasiswa atau buruh. Selama ini saya gak pernah dengar aspirasi itu," kata Ananda saat dihubungi, Selasa (24/9).

Dia menyebut bahwa jika ada yang melakukan hal tersebut itu merupakan penunggang gelap dan hanya memanfaatkan aksi yang ada.

"Jadi penunggang gelap dan itu sudah ada yang membuktikan di Twitter. Bahwa tagar itu dibuat bukan oleh kami itu penunggang gelap," ujar Ananda.

Sebelumnya, tagar #TurunkanJokowi sempat muncul pada 110 ribu cuitan. Lalu Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia menilai tagar tersebut bukan dari masa aksi.

Menurutnya terjadinya aksi tersebut semata-mata ada benang merah yang terjadi yang semakin hari semakin memuncak.

"Ini semua ada benang merah tentang isu-isu yang berkembang belakangan ini semakin lama semakin buruk dimulai dari masalah Papua, KPK, Capim KPK, RKUHP Karhutla, sampai Undang-undang yang dianggap merugikan publik mau disahkan," jelasnya.

Oleh karena itu, aksi tersebut melahirkan tujuh tuntutan yaitu mendesak penundaan dan pembahasan ulang pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP, mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lalu menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia, menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.

Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan terakhir, mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Ananda turut mewadahi dana aksi tersebut melalui platform kitabisa.com yang sudah terkumpul Rp175 juta pada pukul 16.00 WIB. Dia sempat kaget jumlah dana yang terkumpul begitu besar.

"Pertama tidak menyangka, bahkan pesimis dana sampai Rp50 juta kita takutnya kalau misalnya ternyata yang menyumbang dana tidak sebanyak itu tapi malah keliatan gak banyak yang support," ungkap Ananda.

Saat ini sebanyak 2.111 donatur tercatat sudah berdonasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Donasi tersebut dibuka hingga 28 hari kedepan.

"lihat aksi ini luar biasa ya dari warga sipil dan mahasiswa melebihi ekspektasi itu semoga jadi semangat yang turun ke jalan dan meringankan, semangat dan tenaga untuk para mahasiswa," jelas Ananda. (A-2)

"Nantinya dana tersebut digunakan untuk tiga keperluan diantaranya makanan, minuman, dan sound system seperti mobil komando atau gerobak komando," tutupnya. (A-2)