Penegakan dan Pencegahan Penting

PENCEGAHAN dan penindakan korupsi seharusnya punya kedudukan yang sama. Sehingga di antara kedua pola penegakan hukum itu juga tidak ada yang harus lebih didahulukan. Mestinya setelah penindakan, ternyata terlihat lubang dari sebuah proyek, maka pencegahan perlu dilakukan di situ.

Jika proyek itu selesai diteliti, tinggal diberikan rekomendasi. Efektivitas penerapan pencegahan bukan hanya di KPK, tetapi juga berlaku di lembaga penegak hukum lain. Fungsi pencegahan harus terealisasi.

Contoh, kasus proyek pengelolaan dana haji dan KTP-E yang sebenarnya sebelum kegiatan proyek dilaksanakan sudah berkoordinasi dengan KPK dan penegak hukum lainnya. Setelah diteliti kemudikan diberikan lubang-lubang potensi korupsinya dan dimonitor, tetap saja terjadi korupsi ketika proyeknya diimplementasikan.

Kasus itu timbul karena rekomendasi yang diberikan penegak hukum tidak dilaksanakan. Bisa disimpulkan situasi Orde Baru masih ada. Walaupun ada upaya mereformasi, tetapi yang terjadi justru realitas korup menjadi kebiasaan.

Padahal, fungsi-fungsi pencegahan dengan konsep good government sebenarnya sudah mengalokasikan. Ada komisaris independen, kepatuhan, dan lain sebagainya, yang sejatinya dapat mencegah korupsi. Hal itu menjadi pertanyaan mendasar, apakah lingkungan yang berubah atau disebabkan faktor lain.

Begitu pula dengan kehadiran TP4 yang bisa muncul anggapan akan dijadikan sarang korupsi baru, terutama jika sejak awal tidak dianggarkan. Apakah TP4 dianggarkan sejak awal? Kalau tidak, itu bisa menggerogoti proyek yang ditangani. (Gol/P-4)