Pemerintah Siapkan Program Penanggulangan Kerusuhan

PEMERINTAH sedang menyiapkan program penanggulangan dampak kerusuhan sosial yang terjadi beberapa waktu lalu di Papua dan Papua Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebutkan pemerintah merencanakan sejumlah program santunan berupa uang hingga pendidikan untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua yang terdampak. "Dengan demikian, kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat bisa kembali normal," ujarnya seusai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) di Jakarta, kemarin.

Puan menyebutkan, terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat berdampak terha-dap aktivitas masyarakat di beberapa kota di Papua.

"Di samping jatuhnya korban jiwa di pihak aparat keamanan dan di pihak masyarakat, akti-vitas pelayanan umum dan belajar mengajar menjadi terhambat," ungkapnya.

Puan menyatakan Kementerian Sosial saat ini sudah memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak termasuk bantuan stimulan bagi unit UMKM seperti terhadap pemilik warung yang dirusak massa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pendataan kerusakan fasilitas sosial dan umum.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi juga melaksanakan program pemulihan bagi masyarakat terdampak.

"Selain melakukan langkah pemulihan, pemerintah akan melakukan perencanaan jangka panjang untuk membangun masyarakat Papua dan Papua Barat dengan menekankan pendekatan budaya," pungkasnya.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai pemerintah pusat sudah mengucurkan dana banyak ke Papua melalui dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana otonomi khusus (otsus). Namun demikian, percepatan pembangunan di kedua provinsi itu berjalan sangat lamban karena dananya diduga hanya beredar di tingkat elite politik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2017, alokasi dana dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Pa-pua pada 2017 sebesar Rp11,9 triliun, meliputi DAU dan DAK Rp3,7 triliun serta dana Otsus Rp8,2 triliun.

"Namun, dana sebesar itu belum bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan," katanya. (Cah/Ant/P-4)