PRESIDEN Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait situasi terkini di Papua di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8).
Rapat tersebut digelar seusai Presiden melakukan kunjungankerja dari Yogyakarta. Turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap agar keamanan dan ketertiban dapat dijaga," kata Presiden.
Presiden meminta agar aparat keamanan menindak tegas para pelanggar hukum. "Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum. Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis dan juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang lakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun,"tegasnya.
Kepala Negara mengaku sudah mendapat laporan bahwa tindakan hukum sudah dilakukan baik terhadap oknum sipil maupun militer. "Tindakan tersebut juga dikerjakan tanpa kecuali. Saya juga perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua benar-benar dijaga dan segera secepat-cepatnya dipulihkan semua warga negara tanpa terkecuali semuanya harus dilindungi dan dijaga harkat dan
martabatnya," imbuhnya.
Baca juga: Tetapkan Tersangka Baru Ujaran Rasis, Polisi Segera Periksa SA
Selain itu, Presiden juga meminta agar kerusakan fasilitas umum dapat segera diperbaiki. Sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan bagi publik, aktivitas pemerintahan juga dapat dikembalikan. "Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," tandas mantan Wali Kota Solo itu.
Sementara, Wiranto menjelaskan, ada tiga poin yang ditekankan presiden untuk merespon kerusuhan yang terjadi di Papua.
"Penekanan beliau pertama agar hukum ditegakan secara tegas bagi siapapun yang melanggar hukum baik yang di Suarabaya, Papua Barat, maupun Papua apakah itu pelecehan, penghinaan, atau tindakan-tindakan anarkis," jelasnya.
poin kedua, sambungnya, Presiden meminta masyarakat agar tetap dilindungi, jangan sampai menjadi korban dalam aksi demonstrasi yang anarkis, menghindari tindakan yang represif serta melindungi fasilitas publik.
"Yang ketiga fasilitas yang rusak harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu pelayanan umum," imbuh Wiranto.
Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut, Wiranto menjelaskan bahwa ada pihak yang menunggangi kerusuhan yang terjadi dan berusaha mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut. Namun ia enggan menjelaskan pihak yang dimaksud.
"Kita telah melakukan berbagai upaya agar situasi yang panas berangsur pulih, dari sejak siang sudah bertemu banyak tokoh dari Papua, kita berbicara apa yang terjadi disana, bagaimana caranya menghentikan kerusuhan. Harus tenang dulu baru berdialog, tidak berbicara referendum atau kemerdekaan karena NKRI harga mati," pungkasnya. (OL-8)
