WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui pemerintah sulit memantau aliran dana asing yang masuk ke Indonesia untuk keperluan aksi terorisme. Salah satunya dana tersebut dimanfaatkan pelaku teror Thamrin. "Pencegahannya, ya, sulitnya karena kita negara terbuka. Tergantung penerima uang. Kan bebas, bisa semua, tergantung tujuannya," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Meski begitu, JK mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus berupaya penelusuran terhadap aliran dana yang mencurigakan. Kalau dana itu masuk ke orang yang menjadi bagian dari (kelompok) teroris, pasti dilaporkan ke kepolisian dan diambil tindakan," katanya.
PPATK menemukan aliran dana dari sejumlah negara, seperti kawasan Timur Tengah, untuk membiayai sejumlah teror radikalisme di Tanah Air. Aliran dana tersebut terekam PPATK sejak Juni 2015 hingga sekarang. Bahkan, Ketua PPTK Muhammad Yusuf menyebutkan ada seorang dari negara tetangga di daerah selatan yang mengirimkan dana kepada pelaku teror Thamrin. Dalam kesempatan terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Laksda Purn Soleman B Ponto justru mempertanyakan program-program BNPT tentang deradikalisasi yang belum terserap ke masyarakat sehingga aksi teror terus terjadi.
Pernyataan Ponto diamini pengamat militer dan pertahanan dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini. Menurutnya, respons BNPT seakan selalu tertinggal dari Polri dan TNI. "Fungsi BNPT itu penindakan, mengoordinasi penegak hukum lainnya, juga mendeteksi, tapi ini malah tertinggal. Muncul pertanyaan BNPT perlu atau tidak?" ujar Connie. Menurut Connie, yang diperlukan BNPT ialah penguatan peran tidak hanya mencegah dengan program deradikalisasi , tapi aksi tanggap untuk menindak pelaku teror. (Wib/Adi/P-4)
