Regenerasi Politik Berjalan Lambat

KOMISIONER Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menilai regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia berjalan lambat. Padahal, masa depan politik dan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada generasi muda. "Para pewaris bangsa diharapkan dapat memberikan warna baru dalam dunia politik di Tanah Air," katanya di sela-sela diskusi Masa Depan Demokrasi dan HAM di Indonesia di Jakarta, kemarin.

Hadir pula sebagai pembicara peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah David Krisna Alka.

Menurut Amiruddin, kepemimpinan generasi muda akan berpengaruh pada masa depan HAM dan demokrasi di Indonesia. Amiruddin menilai generasi muda pun dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan HAM atau sebaliknya justru membahayakan semua harapan tersebut.

Amiruddin menyebutkan laporan tahunan Indeks Kebe-basan Dunia 2018, yang dirilis lembaga pemantau hak asasi Freedom House, menunjukkan adanya kemerosotan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia, khususnya pada penilaian atas hak-hak politik dan kebebasan sipil. Indonesia yang awalnya masuk ke kategori 'negara bebas' kini menjadi 'negara bebas sebagian' di 2018. Hal itu juga menunjukkan adanya penurunan pelaksanaan hak politik dan hak sipil di Indonesia. "Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna menjaga demokrasi dan HAM tidak terdegradasi."

Hal senada dikatakan David yang menganggap rata-rata elite politik lama yang masih bercokol dalam dunia politik. Bahkan, ada pula yang meninggalkan jejak hitam pelanggaran HAM. Kondisi itu diperparah dengan masih mencoloknya kekuatan primordialisme politik, semisal parpol seolah menjadi hak milik ketua umum saja. "Itulah salah satu sebab kenapa regenerasi politik di Republik ini lesu dan buntu," ujarnya.

Ironisnya, tambah David, sebagian politikus muda terkurung oleh hegemoni elite politik lama ketika merintis karier politik. "Dikhawatirkan organisasi politik Indonesia bak pohon tua yang berlumut dan keropos," katanya.

Sementara itu, Arya Fernandes menyebutkan sejumlah pengukuran terhadap kinerja demokrasi jelas menunjukkan posisi demokrasi Indonesia masuk taraf mengkhawatirkan. Selain Freedom House, turunnya derajat demokrasi di Indonesia juga terlihat pada data The Economist Intelli-gence Unit (EIU) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia mengatakan ada empat anomali demokrasi di Indonesia. Pertama, oposisi dipersepsikan negatif oleh publik. Kedua, korupsi tidak dilihat sebagai faktor yang meme-ngaruhi pilihan, sedangkan ekonomi dianggap segala-ga-lanya. Ketiga, power sharing yang berlebihan. Terakhir, adanya penolakan terhadap inovasi dalam pemberantasan korupsi. (Gol/P-4)