Mendagri Tegaskan Pamong Praja tak bisa 'Pesan Tempat' Penugasan

PAMONG Praja akan ditempatkan di daerah penugasan dengan sistem cross provinsi khususnya di daerah perbatasan, pedalaman dan pulau terluar. Dengan begitu, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, tidak ada 'pesanan' dalam pengaturan penempatan pamong praja.

"Penyebarannya transparan. Tidak ada (pesan tempat) itu. Misalnya, saya dari Jakarta, saya ingin (bekerja) di Pemda DKI, tidak bisa itu," ujarnya di Gedung Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (6/8).

Baca juga: Pesan JK: Pamong Praja Harus Kerja Cepat dan tidak Berbelit

Penempatan kerja lulusan pamong praja, menurut Tjahjo, dilakukan dengan cara dikocok, sehingga tidak bisa memilih ingin ditempatkan di daerah mana. Ia mengatakan pada tahun lalu, penempatan kerja di DKI hanya 22 orang saja, sisanya menyebar ke seluruh daerah.

Diketahui, Pamong praja memiliki masa kerja minimal dua tahun yang ditugaskan khusus melaksanakan Nawa Cita.

"Setelah dua tahun nanti terserah, dia mau pindah boleh, kalau tidak malah bagus. Membaur (dengan masyarakat) juga bagus. Semua daerah ada (penempatan pamong praja).Anda bisa cek, di kecamatan, perbatasan," tukas Tjahjo.

Sebanyak 744 Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXVI Tahun 2019 dilantik oleh Jusuf Kalla sebagai putra/putri terbaik bangsa wakil dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Acara pelantikan tersebut dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Forkopimda Jawa Barat, Bupati Sumedang, Forkopimda Jawa Barat, perwakilan TNI dan Polri, serta sejumlah pejabat lainnya. (OL-6)