Selasa 06 Agustus 2019, 09:10 WIB

Sistem Pemilu di Indonesia masih Lemah

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Sistem Pemilu di Indonesia masih Lemah

MI/Susanto
Diskusi membahas sistem politik, pemilu Indonesia terkait dengan stabilitas politik dan penataan daerah-daerah pemilihan.

 

SISTEM pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dinilai masih lemah. Pasalnya, kata pengamat tata negara, Refly Harun, sistem yang tersedia saat ini belum berhasil mewujudkan pemilu jujur dan adil.

"Pertanyaan yang paling mendasar apakah sistem pemilu yang kita praktikkan selama ini, khususnya selama reformasi, itu sudah bisa mengejawantahkan pesan konstitusional kita, yaitu pemilu yang jujur dan adil," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Refly menilai sistem pemilu yang baik harus memiliki dua komponen, yaitu komponen yang dapat mencegah praktik ketidakjujuran dan penegakan hukum yang efektif. Sistem saat ini dianggap belum memiliki dua hal tersebut. Dia mencontohkan, sistem pemilu di Indonesia belum bisa mencegah politik uang yang merupakan momok yang terus ada setiap perhelatan pemilu.

"Banyak sekali keluhan-keluhan di daerah, sudah membina konstituen selama lima tahun, kalah sama serangan subuh," ujarnya.

Selain itu, Refly juga mengkritik sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Dia menilai sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia terlalu melibatkan banyak institusi.

"Padahal, salah satu penegakan hukum yang solid, harus single. Tak boleh institusi yang terlibat itu terlalu banyak. Karena apa? Satu keputusan institusi bisa dibatalkan institusi lainya," tutur dia.

Pada kesempatan lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan legislatif tingkat DPR dipisah dengan pemilihan presiden pada Pemilu 2024.

"Nanti kami usul (ada) revisi (aturan pemilu) antara pileg dan pilpres dipisah. Di aturan MK, keserentakannya kan tidak diatur untuk hari dan jam yang sama. (Usulannya) Mungkin terpaut 2 minggu atau 1 bulan," jelas Tjahjo saat ditemui di Kantor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin.

Pemisahan waktu pelaksanaan pada Pemilu 2024, Tjahjo mengusulkan agar pileg berbarengan dengan pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota dan DPRD provinsi. Sementara itu, untuk pilpres dibarengi dengan pemilihan DPD. "Karena DPD kan individu, jadi tidak ada masalah," terang Tjahjo. (Medcom/Ins/P-4)

Baca Juga

ANTARA/Galih Pradipta

Kapolri Tegaskan Negara tidak Boleh Kalah dari Ormas

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 04 Desember 2020, 06:09 WIB
"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan  sikat semua. Indonesia merupakan negara...
MI/Susanto

Kapolri Sikat Semua Pelanggar Ketertiban Umum

👤Putra Ananda 🕔Kamis 03 Desember 2020, 22:20 WIB
Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh stakeholders ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di...
MI/Mohamad Irfan

Ali Ngabalin Laporkan Dua Narasumber Media Online ke Polisi

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 03 Desember 2020, 22:02 WIB
Ngabalin mengatakan kedua narasumber telah menyeret namanya dalam suap izin benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya