Kamis 01 Agustus 2019, 19:20 WIB

DPR Sebut Pelecehan terhadap Pengadilan tidak Perlu Diatur Khusus

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
DPR Sebut Pelecehan terhadap Pengadilan tidak Perlu Diatur Khusus

MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE
Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil,

 

ANGGOTA Komisi III DPR Fraksi PKS M Nasir Jamil menilai pengaturan pelecehan terhadap pengadilan atau Contempt of Court tidak perlu diatur secara khusus. Saat ini, kata ia, pelecehan terhadap pengadilan telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

"Dalam UU itu telah diatur mengenai perlindungan kekuasaan peradilan, khususnya hakim dalam proses peradilan dari segala ancaman, gangguan dan hambatan yang dialami hakim dalam menjalankan tugasnya," kata Nasir ketika Seminar Nasional Peran UU Contempt of Court, di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Kamis (1/8).

Selain itu, Nasir mengatakan mengenai beberapa pelecehan terhadap pengadilan juga telah diatur dalam Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Bab Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan Pasal 290-312.

Baca juga: Rancangan Undang-Undang Contempt of Court Didesak untuk Disahkan

Nasir menyebut dengan sistem peradilan non-adversarial model, hakim telah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Senada dengan Nasir, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengatakan contempt of court telah diatur dalam beberapa pasal di KUHP antara lain Pasal 207, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 224 dan 522.

Maka dari itu, ia menilai para hakim harus memaksimalkan pasal-pasal tersebut ketika mengalami pelecehan terhadap pengadilan. Akan tetapi, ia mempertanyakan karena para hakim saat ini tidak menerapkan aturan tersebut.

"Jarang sekali pasal-pasal tersebut digunakan atau diterapkan oleh hakim maupun pengadilan," ujar Harkristuti.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Pendukung UAS Demo di Kedubes Singapura Hari Ini

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 20 Mei 2022, 11:07 WIB
Demo tersebut dilakukan sebagai respon atas sikap Singapura yang menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) beberapa waktu...
dok.ist

Dualisme Hukum Diduga Dipakai Dirjen Pajak untuk Pengujian Pemeriksaan PT.SBS

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 20 Mei 2022, 09:10 WIB
GUGATAN pajak PT. Surya Bumi Sentosa (SBS) kepada Dirjen Pajak memasuki sidang ketujuh dengan agenda menyerahkan kesimpulan akhir. Namun,...
MI/Amir

Eurico Guterres dan Kepala BPN Sofyan Djalil Bahas Relokasi Eks Warga Timtim

👤Amiruddin Abdullah Reube 🕔Jumat 20 Mei 2022, 08:40 WIB
TOKOH masyarakat eks Tim tim yang berdomisili di NTT, Eurico Guterres bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil membahas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya