Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGAMAT politik Fachry Ali mengatakan setelah lengser pada 2024 mendatang, Joko Widodo harus meninggalkan warisan politik egaliter.
Menurutnya, Jokowi harus memutus rantai perpolitikan yang ditentukan oleh elit, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkecimpung dalam perpolitikan Indonesia.
"Jokowi adalah antitesis elit. Jokowi pasca-2024 harus memiliki kemampuan membuat proses politik egaliter, sehingga tidak hanya dikuasai elit," kata Fachry, ketika Simposium Peneliti Jokowi II di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
Meski demikian, Fachry menilai hal tersebut tak akan mudah, lantaran selama ini dalam kancah perpolitikan para elit masih mengambil porsi yang banyak dalam percaturan politik di Indonesia.
Baca juga : ICMI: Demokrasi Tidak Berjalan Baik Tanpa Oposisi
"Pertemuan di MRT antara jokowi dengan Prabowo, pertemuan Prabowo dengan Megawati, pertemuan Anies dengan Surya Paloh dan segala macam, ini masih berputar di kalangan elit," kata Fachry.
Menurutnya, Jokowi harus lebih dominan untuk tampil di depan para elit.
"Jokowi sendiri sebagai orang biasa yang tampil mengalahkan elit gitu. Jadi, institusionalisasi dari kepemimpinan jokowi, yakni memberika kesempatan kepada rakyat lebih banyak dan lebih berpengaruh di dalam dunia politik dan politik itu pada tingkat nasional tidak lagi ditentukan oleh para elit," kata Fachry. (OL-7)
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved