Wapres: Selain Proporsi Partai, Wilayah Harus Dipertimbangkan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan dalam membentuk kabinet diperlukan suatu tata cara dan proses tertentu agar kabinet tersebut dapat seimbang dan mewakili berbagai kelompok. Selain itu kabinet tersebut tentu harus memiliki kemampuan dalam bekerja agar pemrintahan dapat berjalan optimal dan efisien.

Menurutnya langkah pertama yang harus dilakukan dalam membentuk kabinet adalah menentukan pola dari kabinet itu sendiri. Jika berbicara kekuasaan, indikator utamanya tentu harus mengetahui besaran proporsi partai dan non partai.

Selain itu faktor penting lainnya menurut Jusuf Kalla pembagian kursi harus adil agar partai yang menyumbang sedikit suara tidak memperoleh porsi yang lebih besar.

“Nantinya partai dapat berapa (kursi menteri) sesuai dengan jumlah kursi di DPR agar adil. Jangan sampai kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak, nanti bisa kacai itu di dalam,” tutur Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (11/7).

Baca juga: Pengamat Nilai Kabinet Jokowi-Amin Mayoritas Diisi Figur Parpol

Langkah selanjutnya menurut Jusuf Kalla setelah proporsi tersebut terbagi secara adil adalah mencari harmonisasi secara kebangsaan. Umumnya menteri yang menduduki jabatan mewakili beberapa unsur wilayah di Indonesia secara merata.

“Harus ada dari Aceh, harus ada dari Sumatera Utara, harus ada menteri dari Sumatera Barat, Jabar, Jateng, Sulawesi dan wilayah lainnya,” terang Jusuf Kalla.

Menurutnya faktor harmonisasi ini menjadi penting, salah satunya agar perjalanan bangsa menjadi harmonis. Namun Jusuf Kalla mengakui bukan suatu perkara mudah untuk membentuk susunan suatu kekuatan nasional.

Oleh sebab itu harus diharmoniskan antara wilayahnya serta diharmoniskan antar agama hingga gender.

“Banyak sekali pertimbangannya untuk terjadi suatu harmoni kekuasaan. Jadi, tidak saja asal partai, tidak. Harus ada harmonisasi baik dari harmonisasi antar wilayah dan suku, agama, politik, harmonisasi dalam tingkat kemampuan, profesionalisme,” tutur Jusuf Kalla.

Bila semua faktor tersebut dapat dipenuhi, ia meyakini pada moment tersebut baru dapat terjadi suatu kekuatan nasional yang dapat didukung semua pihak dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. (OL-4)