Pengamat: Rekonsiliasi, Jangan Diartikan Bagi-bagi Kursi

REKONSILIASI atau pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dianggap tetap perlu dilakukan. Salah satunya karena situasi ketegangan sosial dan politik di tanah air masih belum mereda pasca Pilpres 2019.

"Bertemu itu perlu dan sah-sah saja, tetapi prinsipnya jangan diartikan bagi-bagi kursi," ujar pengamat politik dari Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Minggu (7/7).

Baca juga: Gerindra Tepis Isu Bergabung ke Koalisi Pemerintah

Burhanuddin mengatakan, saat ini banyak yang salah kaprah memahami makna rekonsiliasi. Rekonsiliasi, kata dia, harus diartikan dan maknai untuk silaturahmi dan meredakan situasi pasca Pilpres 2019, bukan pembagian jatah kursi pimpinan parlemen atau kabinet. "Harapannya adalah rekonsilisasi yang dilakukan jangan jadi narasi untuk mendapatkan kekuasaan," tandasnya.

Rekonsiliasi memang menjadi salah satu tugas berat bagi Jokowi. Rekonsiliasi diharapkan banyak pihak dapat dilakukan. Namun, Jokowi juga harus bisa memastikan rekonsiliasi dilakukan tidak semata-mata untuk melakukan pembagian kekuasaan atau jabatan.

Burhan mengatakan ide rekonsiliasi harus dilakukan dengan tujuan yang tulus. Khususnya dari pihak Gerindra, jangan mengharapkan sesuatu dengan dilakukannya rekonsiliasi, baik untuk mendapatkan kursi menteri ataupun kesepakatan dalam hal hukum seperti penghentian kasus Rizieq Shihab.

"Lagi-lagi rekonsiliasi jangan sampai menggadaikan prinsip ketaatan kita kepada hukum. Jadi proses penegakan hukum harus diataskan lagi," pungkasnya. (OL-6)