Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi pengendalian capaian kinerja Semester I Tahun 2019. Kegiatan itu bertujuan untuk mengukur capaian target kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta implementasi reformasi birokrasi.
Tema rapat koordinasi kali ini ialah Pengendalian kinerja pasti. Tema tersebut untuk menggambarkan bahwa capaian kinerja yang optimal memerlukan pengendalian, sehingga dapat diukur kinerja yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta langkah perbaikan agar target dapat terealisasi sesuai rencana.
Rapat koordinasi berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, selama tiga hari, mulai Senin (1/7) hingga Rabu (3/7) 2019. Peserta berjumlah 332 orang, terdiri dari seluruh pimpinan tinggi madya, staf khusus, penasihat menteri, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkum
dan HAM. Kegiatan diawali dengan acara pembukaan serta pengarahan dari Menkum dan HAM Yasonna Laoly pada hari pertama.
Selanjutnya, hari kedua dilaksanakan evaluasi terhadap seluruh kepala kantor wilayah dan kepala divisi. Materi evaluasi meliputi capaian target kinerja Semester I, akuntabilitas kinerja dan anggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan program dukungan manajemen.
Evaluasi dilaksanakan tim evaluator yang terdiri dari pimpinan tinggi madya, staf ahli menteri, staf khusus menteri, penasihat menteri, kepala biro, dan para sekretaris unit eselon I.
Selain itu, juga dilakukan job fit oleh panitia seleksi dan dilanjutkan dengan self assessment berupa pengisian informasi kinerja pada aplikasi merit system dan penyusunan action plan percepatan pencapaian target kinerja B09 dan B12 tahun 2019.
Pada hari ketiga, akan dilaksanakan penandatanganan MOU Benefi cial Ownership sebagai pelaksanaan mandat Stranas Pencegahan Korupsi antara Menkum dan HAM dan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri ESDM. Juga dihadiri dan disaksikan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, dan Kepala PPATK.
Menurut Yasonna, Kemenkum dan HAM merupakan organisasi besar sehingga perlu melakukan pengendalian terhadap kinerja yang dihasilkan. “Berbagai isu strategis dan persoalan memerlukan penanganan yang cepat, tepat, efektif dan efi sien sehingga hasil yang diperoleh sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.” (Faj/P-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved