Kualitas Demokrasi Terancam Bagi-Bagi Kekuasaan

PASCAPUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, manuver Partai Demokrat dan Pantai Amanat Nasional (PAN) untuk menyeberang ke koalisi Jokowi-Amin bakal lebih terlihat.

Kendati demikian, analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai hal tersebut tidak akan berjalan dengan mulus, lantaran mendapat pertentangan dari parpol yang sudah berada di koalisi untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kemungkinan ada yang berpindah bergantung kepada pihak Jokowi. Namun, di antara partai koalisi sekarang ada perbedaan pandangan, PKB mungkin menolak, NasDem mungkin relatif menerima, tapi yang lain kita masih belum tahu," kata Arif ketika ditemui di kawasan Matraman, Jakarta, kemarin.

Arif mengakui perpindahan parpol ke koalisi Jokowi-Amin tidak bisa disalahkan. Namun, ia berharap jangan sampai menurunkan kualitas demokrasi dengan bagi-bagi kekuasaan.

"Kualitas demokrasi cenderung dikorbankan untuk alasan stabilisasi kekuasaan, itu yang tidak boleh terjadi," kata Arif.

Dalam menanggapi kemungkinan pindah koalisi tersebut, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengakui peluangnya terbuka lebar. Saat ini PAN tengah menyusun jadwal untuk melakukan rapat kerja nasional (rakernas) dalam waktu dekat. "Nanti di rakernas akan diputuskan," ujar Bara.

Gayung bersambut. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Arsul Sani, mengatakan Koalisi Indonesia Kerja tidak menutup pintu koalisi. Meski begitu, ia berpendapat bahwa cukup satu partai oposisi yang bergabung dengan KIK kelak.

Arsul beralasan perlu diciptakan keseimbangan dalam jalannya negara, khususnya di parlemen.

"Kalau ini memang (anggota koalisi) mau bertambah, supaya kekuatan penyeimbang di parlemen itu juga cukup walaupun minoritas, ya mestinya cukup satu saja (partai oposisi yang bergabung)," ujar Arsul.

Meski begitu, Arsul menekankan keputusan-keputusan menyangkut koalisi harus dengan persetujuan Jokowi.

Peran oposisi

Berbeda dengan PAN dan Demokrat yang cenderung membuka kemungkinan pindah koalisi, PKS dan Partai Gerindra berniat tetap di Koalisi Adil dan Makmur.

Pernyataan calon presiden nomor urut 02 yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa kubunya akan berjuang di legislatif menyiratkan mengambil peran oposisi terhadap pemerintah.

Hal itu dinilai baik oleh anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Pasalnya, oposisi sangat penting untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan sehat.

"Harus tetap ada yang bersikap kritis dan mengontrol kerja pemerintah. Artinya, oposisi tetap penting," ujar Masinton, dalam diskusi Empat Pilar MPR, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Masinton mengatakan, persatuan antara elite politik memang menjadi hal yang penting untuk ditunjukkan pada rakyat pascakeluarnya putusan MK. Namun, bukan berarti semua harus berkoalisi dan meninggalkan kubu oposisi. (Pro/P-2)