Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
OMBUDSMAN RI (ORI) akan segera melakukan evaluasi terhadap Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait peran dan eksistensi institusi pangan tersebut.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengungkapkan kekhawatirannya akan peran Bulog yang dinilainya kurang efektif belakangan ini, khususnya semenjak adanya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Karena sejak ada BPNT, bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan Perum Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan dalam peran mereka," ujar Alam di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Alam menerangkan, permasalahan utama Perum Bulog utamanya terkait stok berasa mereka yang menumpuk di gudang karena beras sejahtera (rastra) yang selama ini disalurkan Bulog diambil alih oleh program BPNT.
"Dengan program BPNT itu mereka dikasih voucer dan mereka bisa beli langsung dari pasar, sehingga stok pengadaan Bulog, baik impor dan dari domestik itu stay di gudang terlalu lama. Kalau terus-terusan kita stok masuk tapi tidak bisa disalurkan, dari mana uang masuk?," tukas Alam.
Baca juga: Bulog harus Tingkatkan Mutu Beras
Alam menuturkan, lama kelamaan beras yang menumpuk dalam gudang tersebut dapat membusuk. Untuk mengatasi hal tersebut selama ini Bulog mengandalkannya dengan operasi pasar.
"Kalau harga tidak sedang tinggi tapi operasi pasar kan berarti membantai harga. Akhirnya peran bulog jadi tidak efektif," imbuh Alam.
Atas dasar itu, Alam mengaku, pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam selama 6 bulan ke depan terkait peran kelembagaan Bulog dan regulasi yang mengaturnya.
Jika tidak segera dilakukan, tambah Alam, lambat laun eksistensi Bulog akan sirna, padahal institusi yang berperan sebagai stabilisator sangat diperlukan dalam suatu negara.
"Makanya perlu direvitalisasi fokusnya gimana apakah hanya beras atau bagaimana. Beri mandat dan sistemnya harus dimodernisasi, mulai pengadaan sampai distribusinya. Saya kira satu hingga dua tahun ke depan kalau enggak dibikin sebuah kebijakan yang signifikan, hancur Bulog," pungkas Alam. (A-4)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved