Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN RI (ORI) akan segera melakukan evaluasi terhadap Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait peran dan eksistensi institusi pangan tersebut.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengungkapkan kekhawatirannya akan peran Bulog yang dinilainya kurang efektif belakangan ini, khususnya semenjak adanya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Karena sejak ada BPNT, bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan Perum Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan dalam peran mereka," ujar Alam di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Alam menerangkan, permasalahan utama Perum Bulog utamanya terkait stok berasa mereka yang menumpuk di gudang karena beras sejahtera (rastra) yang selama ini disalurkan Bulog diambil alih oleh program BPNT.
"Dengan program BPNT itu mereka dikasih voucer dan mereka bisa beli langsung dari pasar, sehingga stok pengadaan Bulog, baik impor dan dari domestik itu stay di gudang terlalu lama. Kalau terus-terusan kita stok masuk tapi tidak bisa disalurkan, dari mana uang masuk?," tukas Alam.
Baca juga: Bulog harus Tingkatkan Mutu Beras
Alam menuturkan, lama kelamaan beras yang menumpuk dalam gudang tersebut dapat membusuk. Untuk mengatasi hal tersebut selama ini Bulog mengandalkannya dengan operasi pasar.
"Kalau harga tidak sedang tinggi tapi operasi pasar kan berarti membantai harga. Akhirnya peran bulog jadi tidak efektif," imbuh Alam.
Atas dasar itu, Alam mengaku, pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam selama 6 bulan ke depan terkait peran kelembagaan Bulog dan regulasi yang mengaturnya.
Jika tidak segera dilakukan, tambah Alam, lambat laun eksistensi Bulog akan sirna, padahal institusi yang berperan sebagai stabilisator sangat diperlukan dalam suatu negara.
"Makanya perlu direvitalisasi fokusnya gimana apakah hanya beras atau bagaimana. Beri mandat dan sistemnya harus dimodernisasi, mulai pengadaan sampai distribusinya. Saya kira satu hingga dua tahun ke depan kalau enggak dibikin sebuah kebijakan yang signifikan, hancur Bulog," pungkas Alam. (A-4)
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Dalam Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), Ombudsman menemukan bahwa hampir 30 calon siswa disabilitas tidak dapat diterima di SLBN Batam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved