Paraindra :Masih Banyak Politikus Belum Implementasikan Pancasila

TIDAK sedikit masyarakat menggunakan Pancasila yang merupakan sebuah dasar negara Indonesia hanya sebagai jargon saja. Dalam pelaksanaan baik di wilayah pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat hal itu tak lebih hanya sekedar barisan kalimat.

Seperti fenomena yang saat ini terjadi, yakni, pasca pemilu 2019 masih terjadi gugat-menggugat atas nama pasangannya masing-masing. Ditambah lagi dengan banyaknya tokoh yang dianggap kontroversial ditangkap pihak kepolisian.

Ketua Umum Paguyuban Rakyat Indonesia Raya (Paraindra) Rajasa Brotodiningrat mengatakan, perpolitikan di Indonesia saat ini telah keluar dari nilai-nilai Pancasila.

"Semua itu telah keluar dari Pancasila,” ujar Rajasa dalam diskusi tentang Pancasila di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/6).

Dia mengungkapkan, nilai Pancasila saat ini masih tetap utuh, namun yang berkurang adalah pengimplementasikan di masyarakat. Paraindra melihat, saat ini para politikus tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 

Baca juga : Pancasila Harus Jadi Nilai yang Hidup di Tengah Masyarakat

"Politikus tidak mencerminkan Pancasila, terbukti dari adanya penyebaran berita hoaks dan people power," ungkapnya.

Dikatakan Rajasa, di dalam sistem nilai-nilai Pancasila, people power tidak ada. Untuk itu, Paraindra mengajak masyarakat untuk mengendalikan nilai-nilai Pancasila tersebut.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia kedepannya lebih maju," pungkas Rajasa.

Rajasa menilai Pemilu 2019 merupakan bagian dari pemilihan untuk menentukan pemimpinnya, terutama di ajang Pilpres 2019.

"Pilpres bukan ajang kompetisi, merupakan bagian demokrasi untuk menentukan pemimpin," pungkasnya

Seperti diketahui, Paraindra merupakan wadah masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara baik dan benar. Paraindra berpijak pada basis kebudayaan masyarakat Indonesia dalam mengkonsolidasi kedaulatan rakyat maupun dalam memperjuangkan dan merespon semua bentuk pengaruh dunia juga pengaruh kebijakan politik negara.

Target yang ingin dicapai oleh Paraindra adalah terbentuknya suatu tatanan masyarakat adil dan makmur. Dengan keadilan yang berkemakmuran itulah masyarakat Indonesia dengan segala bentuk budayanya akan berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Raya di masa depan. 

Sementara, terkait wacana referendum Aceh, Rajasa menilai hal itu tidak perlu digubris karena belum tentu menjadi keinginan rakyat Aceh sendiri. Karenanya, tidak membahayakan untuk keutuhan Bangsa Indonesia.

"Saya kira tidak bahaya, karena kita lihat, apakah ini memang dari kemauan rakyat Aceh sendiri atau hanya kemauan dari politisi-politisi Aceh," ujar Rajasa. 

"Kalaupun rakyat Aceh mengeluarkan untuk referendum, kenapa harus saat ini? Kenapa 2014, kenapa nggak 2015, kenapa di ujung (dari Pemilu 2019)," tandasnya. (RO/OL-8)