Zulkifli Bertemu Jokowi Bahas Situasi Politik

KETUA MPR yang juga Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, kemarin.

Keduanya bertemu untuk membahas situasi politik nasional seusai penetapan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebagai Ketua MPR, saya ditugaskan UU menjaga konstitusi, persatuan, kebersamaan. Kita selesaikan persoalan dengan cara damai, dialog dan menahan diri," kata Zulkifli seusai pertemuan dengan Jokowi.

Pertemuan tersebut dilakukan di ruang kerja Jokowi di Gedung Utama Istana Bogor pukul 13.10 WIB. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Zulkifli berlangsung tertutup selama 30 menit.

Ia membantah apabila pertemuan tersebut membahas soal koalisi dengan pemerintahan Jokowi periode kedua. "Jadi kita sama sekali tidak membahas. Sama sekali soal BPN-TKN tidak, apalagi soal koalisi, tidak," katanya.

Zulkifli menyebutkan, pihaknya menyayangkan kericuhan yang meledak akibat keberatan dengan hasil pemilu. Seharusnya, segala bentuk keberatan disalurkan lewat jalur-jalur konstitusional.

"Konstitusi sudah memberi jalan. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Demokrasi membuka ruang itu. Konstitusi memberi ruang perbedaan dan sengketa. Apakah untuk DPD, DPR, maupun pilpres yaitu ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Penghubung ke SBY
Sebelum bertemu Zulkifli, Jokowi juga bertemu dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta AHY menjadi jembatan komunikasi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Apalagi saat ini ayahnya tidak dalam kondisi yang memungkinkan bertemu dengan Jokowi karena mendampingi sang istri, Ani Yudhoyono yang sedang menjalani perawatan pengobatan di Singapura.

"Presiden Jokowi meminta saya jadi jembatan komunikasi dengan Bapak SBY dalam rangka memberikan support pada Presiden Jokowi menangani situasi politik, hukum, dan keamanan akhir-akhir ini," ujarnya saat memberikan pernyataan pers.

AHY mengatakan, SBY berharap pemerintah dan negara dapat menangani situasi pascapengumuman rekapitulasi pemilu secara damai.

Ia berharap penanganan situasi politik dan keamanan dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala korban. Namun, ia mendorong penegakan hukum secara tegas dan berkeadilan.

"Harus dihadirkan solusi atau pendekatan yang tepat. Artinya, tersedia ruang dialog dan komunikasi. Solusi politik hukum dan tersedia pendekatan keamanan," ujarnya. (Pol/P-4)