Tuduhan Curang tanpa Bukti Sia-Sia

BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan suara pilpres oleh KPU karena dinilai ada kecurangan. Namun, mereka tidak mau membawa sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah politik yang terkesan kontradiktif itu menuai beragam tanggapan.

Juru bicara MK Fajar Laksono menanggapinya secara normatif. Menurut dia, membawa atau tidak membawa sengketa hasil pemilu ke MK merupakan hak peserta pemilu. "Peradilan di MK terbuka untuk umum. Prosesnya transparan. Publik bisa memantau. Jadi, bagi pihak yang mengajukan sengketa, yang diperlukan ialah argumentasi, saksi, alat bukti yang mampu meyakinkan. Bukan sekadar klaim atau asumsi," ungkapnya di Jakarta, pekan lalu.

MK, kata Fajar, memutus berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan hakim. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, pihak yang merasa keberatan dengan hasil pilpres bisa menyampaikan keberatan melalui forum yang tersedia, yakni saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara nasional. Cara lainnya, melaporkan ke Bawaslu dan menggugat MK.

"Lo, kok enggak menerima gimana, kan KPU kewajibannya menghitung, merekapitulasi, dan menetapkan hasil pemilihan umum. Itu dilakukan melalui mekanisme yang sangat transparan, partisipatif," jelasnya.

Pramono mengaku bahwa selama proses rekapitulasi nasional, saksi dari BPN tidak banyak komplain soal hasil pilpres yang dibacakan per provinsi. Dari pengamatan Media Indonesia, selama proses rekapitulasi, keberatan didominasi oleh saksi partai politik dan caleg DPD.

"Sebenarnya kan mekanisme rekapitulasi secara berjenjang yang berlangsung sejak dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi itu menjadi arena formal bagi semua pihak untuk sampaikan keberatan," tegasnya.

Tak pengaruhi hasil pemilu

Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra mengatakan setiap dugaan atau tuduhan kecurangan pemilu harus diselesaikan secara konstitusional dengan pembuktian di pengadilan. Bukan dengan asumsi ada kecurigaan. "Segala proses itu harus dilalui secara konstitusional."

Yusril menilai keputusan untuk menolak hasil pemilu tidak akan memengaruhi hasil pemilu, kecuali melakukan pembuktian di MK.

"Tidak akan berpengaruh. Kan yang bisa menyatakan siapa yang menang dalam pemilu itu kan KPU. Jadi, siapa pun yang mengklaim sebagai pemenang pemilu tidak ada artinya," kata dia.

Lebih jauh, Yusril mengatakan dalam sejarah revolusi ataupun sejarah people power di dunia, penyelesaian secara konstitusional tetap harus dilakukan. Kecuali revolusi itu terhadap penjajah.

"Dalam revolusi internal di satu negara, people power hanya satu cara untuk mendesak terjadinya suatu perubahan. Tapi ketika perubahan itu terjadi, ia akan tetap mencari bentuk konstitusionalnya." (Pro/*/P-3)