Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Hukum dan HAM membentuk tim untuk menginvestigasi insiden kerusuhan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. "Kita membentuk tim guna melakukan penyelidikan terkait kerusuhan di Rutan Siak," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, seusai melakukan kunjungan ke Rutan Siak, kemarin.
Ia menyayangkan insiden itu terjadi pada Ramadan ini. Namun, pihaknya tidak mau berspekulasi tentang penyebabnya sampai menunggu hasil investigasi internal. Insiden di Rutan Siak ini merupakan kerusuhan kedua yang terjadi di Riau dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, kerusuhan pernah terjadi di Rutan Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru pada 2017.
Akibat insiden di Rutan Siak ini, Sri Puguh juga menyebutkan, ada puluhan napi dan tahanan yang hingga kini masih buron. Mereka kabur memanfaatkan situasi kericuhan di fasilitas tersebut. Untuk tahap pemulihan, Kemenkum dan HAM telah memutuskan untuk merelokasi ratusan narapidana dan tahanan dari Rutan Siak ke beberapa cabang rutan dan LP lain di Riau.
Selain napi yang menjadi buron, ratusan narapidana dan tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, dipindahkan ke rutan atau lembaga pemasyarakatan lain di Riau. "Sebanyak 321 dievakuasi ke kabupaten kota lain, yakni ke Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Dumai," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Siak, Kompol Abdullah Hariri.
Dari napi yang dievakuasi, sebanyak 26 orang dipindahkan ke LP perempuan di Pekanbaru, 152 orang ke LP Pekanbaru, dan 12 orang ke Rutan Anak Rumbai Pekanbaru. Selain itu, sebanyak 81 orang dipindahkan ke LP Bangkinang, 45 orang ke LP Bengkalis, dan 5 orang ke LP Dumai.
Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, saat ini masih ada 290 sampai 300 napi yang berada di Rutan Siak, Gedung Maharatu, dan di Markas Kepolisian Sektor Siak. "Rencananya mereka yang masih tersisa juga akan dievakuasi," pungkasnya. (Medcom/P-4)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved