Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo diharap bisa leluasa menentukan kabinetnya di pemerintahan kedua.
Hal itu disampaikan pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ketika bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (9/5).
Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif mengatakan perlunya pembentukan kabinet zaken yang membuktikan kedaulatan presiden atas kabinetnya.
"Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet, kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," ujar pria yang karib disapa Buya Syafii seusai pertemuan pengurus BPIP dengan Presiden Jokowi.
Baca juga: Dipimpin Megawati, Jokowi Terima Laporan BPIP
Partai politik, lanjut Buya Syafii, bisa mengusulkan beberapa nama calon kepada presiden.
"Jadi Presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Syarat lainnya, sambung dia, menteri harus memahami filosofi Pancasila dan berjiwa patriotik dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pengarah BPIP yang hadir antara lain Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan anggota Dewan Pengarah BPIP seperti Mahfud MD, Said Aqil Siradj, Try Sutrisno dan Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto.(OL-5)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved