Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
ISU akan adanya resuffle atau penggantian menteri muncul menyusul adanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa menteri. Salah satunya ialah Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai asal Lukman mengaku menyerahkan keputusan pada Presiden. Bila memang di-resuffle dan diminta menyiapkan pengganti, PPP bakal menyiapkan kader lain untuk menggantikan Lukman.
Baca juga: Ruangan Disegel KPK, Lukman Harap tak Ganggu Ritme Kerja Kemenag
"Soal reshufle wilayah prerogatif Presiden, jadi kalau kami yang di partai tidak hanya PPP tapi juga partai lain yang punya menteri, itu terserah pada presidennya saja," ujar Sekjen PPP, Arsul Sani, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/5).
Arsul mengatakan PPP tidak dapat berkata siap atau tidak siap memberikan bila Lukman Hakim di-resuffle. Pihaknya mengaku akan menerima seluruh keputusan Presiden Jokowi untuk menyusun kabinetnya.
"Kalau ada kadernya di kabinet dicopot kemudian diminta oleh presiden untuk siapkan kader lain, kami siap untuk sampaikan pada presiden kader lain," ujar Arsul.
Arsul mengatakan, sampai saat ini belum ada komunikasi intensif yang dilakukan PPP dengan Lukman Hakim Saifuddin. Khususnya soal posisinya dan berbagai pemeriksaan yang tengah dijalaninya di KPK.
"(Komunikasi) sampai sejauh ini tidak. Kalau soal posisi di kabinet sepenuhnya urusan pak presiden dan menteri yang bersangkutan," tutur Arsul. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved