Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman ingin penyebar informasi bohong atau hoaks terkait server KPU ditangkap. Ia tak mau kabar itu meluas dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada polisi mudah-mudahan kepolisian bisa cepat mengambil tindakan. Bisa segera menemukan pelakunya," kata Arief di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 7 April 2019.
Menurut dia, hingga laporan dibuat, belum ada panggilan lanjutan. Pemeriksaan baru sebatas saat Arief melapor beberapa waktu lalu.
Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong menilai pembuat dan penyebar isu hoaks server KPU dinilai ingin mendelegitimasi pemilu. Diduga, pelaku yang menyebarkan informasi bohong itu dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Pelakunya dari 02 itu sudah diakui lo yang terbaru itu (hoaks server). Itu di tempat ketua tim pemenangan di Serang," kata Usman Kansong di Sabtu, 6 April 2019.
Usman mengatakan isu hoaks itu tak memengaruhi elektabilitas calon petahana. Dia justru khawatir tuduhan itu akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Jadi sudah bukan untung rugi tapi demi demokrasi kita buat penyelenggaraan pemilu kita. Tidak ada urusan kerugian 01 saya tidak tahu kalau 02. Kalau 01 tidak memikirkan keuntungan kerugian bukan buat kita tapi buat KPU sebagai penyelenggara," ujar Usman.
TKN berharap penegak hukum cepat menindak pelaku penyebaran hoaks tersebut. Polisi diminta memberi hukuman tegas demi memberikan efek jera kepada calon-calon penebar hoaks lain.
"Kita mendorong penegakan hukum supaya semuanya jelas tidak ada saling menuduh pelakunya siapa motifnya apa supaya kita telusuri lebih jauh kita dorong polisi untuk segera mengusut kasus ini," tutur Usman.
Usman bakal mendorong penangkapan penyebaran hoaks melalui media massa. “Kita terus dorong kasus itu dipercepat sebelum pemilu 2019," pungkas Usman.(medcom/OL-9)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved