SAKIP Budaya Baru Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Efisien

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Syafruddin menegaskan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan efektif dan efisien.

"SAKIP menjadi budaya baru dan ujung tombak reformasi birokrasi yang fokus pada efektivitas, efisiensi dan prioritas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah," kata Menpan-RB dalam acara Training of Trainer (ToT)  Pengembangan Kapasitas Akademisi terhadap SAKIP di Jakarta, Kamis (4/4).

Sebab, lanjutnya, terbentuknya pemerintahan yang efektif merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selama ini, Kemenpan-RB elah melakukan asistensi penerapan SAKIP untuk berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari anggaran yang digunakan.

Institusi pemerintahan sudah tidak boleh lagi hanya mempertimbangkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran saja, tetapi juga harus memikirkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat dari penggunaan anggaran tersebut.

"Artinya kami mendesak instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas keberadaan mereka bagi masyarakat dan pembangunan nasiinal," ujar Syafruddin.

Pemerintahan harus berjalan secara efektif, efisien, dan fokus karena pemerintah memiliki banyak prioritas kebijakan, namun terdapat keterbatasan anggaran. Sektor ekonomi merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

Alasan kedua ialah penyesuaian dan pergantian kebijakan harus mengikuti perubahan prioritas negara. Seperti saat ini dimana pemerintah menggeser fokus pembagunan SDM setelah infrastruktur terbangun.

Baca jugaJokowi Disambut Ribuan Warga di Banyumas

Ketiga, penyesuaian kebijakan pemerintah harus mengikuti dinamika perubahan global yang tidak pernah berhenti. Peforma pemerintahan harus terus ditingkatkan untuk memuaskan dan membahagiakan masyarakat.

"Pemerintahan harus dapat berjalan secara dinamis serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan fokus pada prioritas," ungkap Syafruddin.

Keberadaan SAKIP mendorong instansi pemerintah memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada  dengan bijak. Sehingga target yang menjadi prioritas pemerintah dapat tercapai.

Untuk menjawab tantangan global dan perubahan yang terjadi maka implementasi SAKIP harus dikembangkan dengan melibatkan akademisi dan para ahli. Setiap kebijakan yang ada harus berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan.

Sebab pemerintahan dibentuk untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh terdistorsi oleh waktu dan jaman. Mampu bertahan ditengah gelombang perubahan dan ketidak pastian global.

Untuk itu, Kemenpan-RB berkolaborasi dengan Indonesia Association of Public Administration (IAPA) untuk menyelaraskan pemikiran para akademisi dan praktisi dalam mengembangkan SAKIP.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh, Ketua IAPA, Eko Prasojo, dan juga perwakilan akademisi dari 39 universitas yang merupakan anggota IAPA. Harapannya dengan adanya kerja sama ini, SAKIP semakin dikenal dan dipahami oleh apartur pemerintahan dan publik. (OL-1)