Debat Perlu Bahas Perda Budaya

DEBAT calon wakil presiden (cawapres) pada 17 Maret 2019 perlu membahas pentingnya setiap daerah memiliki perda mengenai pengembangan dan pelestarian budaya daerah.

"Perda tersebut bertujuan untuk mendorong setiap kepala daerah membuat langkah nyata mengenai program pelestarian dan pengembangan budaya," kata Pemerhati budaya dari Universitas Jenderal Soedirman Bambang Widodo.

Menurutnya pelestarian dan pengembangan budaya dapat diwujudkan dalam perilaku sosial budaya masyarakat di suatu daerah dengan dukungan pemerintah dan komponen masyarakat setempat.

Para cawapres juga perlu membahas mengenai pentingnya membangun karakter bangsa yang selaras dengan kepribadian budaya Indonesia.

"Masyarakat tentu ingin mengetahui komitmen para calon wakil presiden terkait budaya, ingin mengetahui bagaimana komitmen politik yang terarah dan sistemik bagi pembangunan budaya Indonesia," imbuh Bambang.

Bambang mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para pemangku kepentingan. Misalkan penerapan pendekatan kultural dan edukasi untuk pengembangan budaya.

"Pembangunan budaya perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan edukasi.''

Pendekatan kultural misalnya memberikan ruang kepada seniman, budayawan, dan masyarakat dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia.

"Hal ini bisa bersifat fisik ataupun nonfisik. Ruang ini harus mendapat dukungan sepenuhnya dari segenap pemangku kepentingan," terang Bambang.

Adapun pendekatan edukasi dilakukan dengan membuat regulasi mengenai kurikulum muatan budaya lokal.

"Pemerintah bisa membuat regulasi yang mewajibkan lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah untuk membuat kurikulum muatan budaya lokal termasuk di dalamnya membuat praktikumnya.''

Diminta cerdas
Aktivis Lingkungan Aceh T M Zulfikar meminta masyarakat di provinsi setempat cerdas untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang berkomitmen untuk melestarikan lingkungan.

''Pilihlah capres dan para calon anggota legislatif yang berkualitas dan tidak terlibat pada tindakan perusakan lingkungan serta peduli dan ikut serta pada berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup,'' kata TM Zulfikar.    

Ia menjelaskan saat ini kondisi ruang dan lingkung-an hidup di Aceh masih ada kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk jumlah sengketa dan kasus-kasus lingkungan hidup.

''Kerusakan dan pencemar-an lingkungan hidup mengakibatkan bencana alam setiap tahunnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, dan juga konflik antara satwa liar dan manusia.''

Mantan Direktur Eksekutif Walhi Aceh itu berharap Pemilu 2019 menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran publik untuk memilih pemimpin yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkung-an. (Ant/P-1)