Bawaslu Terus Pantau Kerawanan Pemilu 2019

BAWASLU tidak pernah membayangkan percepatan berita bohong, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial (medsos) terjadi seperti sekarang ini.

Penegasan itu disampaikan Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB'9) dengan tema Menjamin legitimasi pemilu di Ruang Serbaguna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, kemarin.

"Munculnya kebohongan informasi, seperti hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian saja sudah sebuah masalah, ditambah lagi dengan disebarkan secara cepat di medsos, jelas menjadi masalah lagi," jelas Afifudin.

Bawaslu, menurut Afifudin, sudah memetakan kerawanan tinggi terkait pemilu, seperti daerah mana saja yang paling meriah penyebaran berita hoaks, kondisi kerawanan yang bisa terjadi di TPS (tempat pemungutan suara) dan politik uang.

"Saat ini, banyak sekali berita yang tidak benar secara cepat menjadi viral. Bahkan, banyak dari mereka yang berpendidikan tinggi ikut terlibat dalam berita-berita hoaks, kebohongan, fitnah dan ujaran kebencian," ulas Afifudin.

Menurut Komisioner Bawaslu itu saat ini terjadi tren saling lapor di antara peserta pemilu. Tapi sayangnya, tidak semua laporan dilengkapi keterangan dan syarat-syarat yang memadai.

"Meski syarat-syarat laporannya tidak memadai, tapi berita-beritanya sudah naik di media. Kami ingin memastikan sesuai dengan tupoksi kami, berapa data laporan dan temuan yang kami laporkan," ujar Afifudin.

Afifudin mengatakan ada mekanisme yang dilakukan dalam hal temuan. Berikutnya jalur pelaporan masyarakat.

"Itu yang biasanya segera kita proses. Ada yang bisa lanjut, ada juga yang tidak. Sangat tergantung dengan kelengkapan syarat-syarat," ujarnya.

Selain Komisioner Bawaslu Mohammad Afifuddin, turut hadir sebagai narasumber dalam Dismed FMB'9 kali ini antara lain Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo, dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dukungan maksimal

Soedarmo menambahkan saat ini sejumlah peran diemban pemerintah dalam rangka memberikan dukungan maksimal terhadap KPU dan Bawaslu, selaku penyelenggara Pemilu Serentak 2019.

Sehingga kini dapat dilihat betapa kedua lembaga penyelenggara itu telah bekerja secara profesional dan proporsional.

Peran pemerintah, menurut Soedarmo, yakni memberikan dukungan fasilitas kepada penyelenggara. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa penyiapan DP4.

Peran berikutnya dari pemerintah terkait distribusi logistik. Agar distribusi bisa berjalan lancar ke seluruh wilayah Indonesia, pemerintah memberikan dukungan transportasi, baik dalam bentuk kapal atau pesawat.

"Dukungan ini kami berikan bila letak wilayah secara geografis susah dijangkau, sehingga KPU tidak mampu mengirimkan logistik," katanya.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti menambahkan pemilu sangat penting karena perwujudan dari kedaulatan rakyat yakni rakyat bisa berkontribusi untuk memilih pemimpin terbaik bagi Indonesia.

"Harapannya untuk pesta demokrasi seperti itu. Walaupun situasi akhir-akhir ini mungkin agak jauh dari pesta, tapi masih ada waktu bagi kita, termasuk teman-teman media, untuk mengambil peran dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang damai," jelasnya. (Mal/P-1)