KPU Tepis Tudingan BPN Soal Daftar Pemilih

KPU merespons tudingan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto yang menyebut ada kejanggalan 17,5 juta data dalam daftar pemilih tetap (DPT). BPN menyebut ada kesamaan tanggal lahir sejumlah pemilih dalam jumlah besar.

"Data dengan tanggal lahir tersebut memang demikian adanya," kata Komisioner KPU Viryan Azis.

Kubu Prabowo merinci pemilih yang lahir dan berumur 17 tahun pada 1 Juli tercatat 9,8 juta, pemiilih yang lahir pada 31 Desember sebanyak 3 juta pemilih, dan pemilih yang lahir pada 1 Januari sebanyak 2,3 juta pemilih.

BPN menilai angka itu tak wajar pasalnya jumlah pemilih yang lahir di tanggal lahir lain hanya berkisar sekitar 400-500 ribu. Viryan menjelaskan, banyaknya data pemilih di tanggal lahir tertentu bisa saja disebabkan saat proses pencatatan administrasi kependudukan.

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan pencatatan administrasi kependudukan, tidak ingat tanggal lahirnya, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari," ujar Viryan.

Cara ini, kata Viryan, sudah pernah diterapkan sebelumnya, termasuk pada Pemilu 2014. Sementara itu, terkait data ganda, Viryan membenarkan saat ini masih ada 775 ribu data yang potensial ganda. Pembersihan data ganda terus dilakukan KPU.

"Data-data lain yang disampaikan tim tadi tentunya perlu waktu untuk dikonfirmasi," kata Viryan.

BPN sudah beberapa kali mempermasalahkan daftar pemilih KPU. Pada September 2018, BPN mengklaim menemukan 25 juta data ganda dalam daftar pemilih.

Namun, setelah dilakukan pencermat-an bersama, ternyata temuan itu tak terbukti. Hasil pencermatan menunjukkan data ganda hanya sebanyak 6,3 juta, dan sudah ditindaklanjuti KPU hingga hanya tersisa sekitar 700 ribu potensi data ganda.

Mengadu ke KPU

Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengadukan temuan 17,5 juta data pemilih janggal dalam DPT ke KPU.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut temuan itu didapat berdasarkan penyisiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHB2)."Menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid," ujar Hashim.

BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Adapun rinciannya, sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari.

Hashim menyampaikan berdasarkan analisis tim IT dan statistik BPN, data itu tidak wajar.

"Pada hari-hari lain, rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya. Terus tiba-tiba 1 juli 9,8 juta, 2 Juli 520 ribu lagi. Ini kan kita anggap tidak wajar," ucapnya.

Anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon, menepis tudingan pihaknya ingin mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengaku hanya ingin lembaga penyelenggara pemilu itu independen.

"Cuma ingin KPU ini bertindak profesional. Jangan sampai ada kesan tidak dipercaya," kata Fadli.

Menurut dia, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian ialah mengenai data 103 warga negara asing (WNA) yang masuk daftar pemilih tetap (DPT). Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (Ant/P-1)