Kartu Prakerja Solusi Jangka Panjang

JURU Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan kritik Fahri Hamzah soal kartu prakerja masih berupa pemahaman yang dangkal.

Ia memahaminya hanya dari pendekatan uang. Padahal, kalau dilihat secara komprehensif, kebijakan kartu prakerja tidak melulu bicara soal dana semata.

Kebijakan itu menyangkut dengan investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan berkualitas dan memiliki daya saing.

"Kami berkeyakinan dengan kebijakan kartu prakerja ini Presiden menginginkan SDM baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja, ataupun dalam membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis," ujar Ace.

Ace mengatakan soal anggaran dari kebijakan dapat dilakukan dengan dua hal.

Pertama, skema anggaran negara. Sebetulnya pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak dilakukan di berbagai kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain.

"Dengan kartu prakerja tersebut dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur," jelasnya.

Juru Bicara TKN Irma Suryani Chaniago pun optimistis program kartu prakerja bisa dijalankan. Kritik yang masuk dianggap saran agar program berjalan sempurna "Yang pasti kartu prakerja ini sangat mungkin terealisasi," kata Irma.

Menurut Irma, semakin banyak kritik menunjukkan adanya perhatian besar dari banyak pihak terhadap program gagasan Presiden Jokowi. Termasuk, kritik yang datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut program berbentuk tunjangan bagi penggangguran ini umumnya hanya bisa berhasil di negara maju.

"Kami melihat pernyataan Pak JK sebagai masukan untuk mempertimbangkan sistematika dari kartu prakerja nanti," ungkap politikus NasDem itu.

Irma mengatakan salah satu yang menjadi sorotan ialah masalah anggaran untuk memberikan tunjangan bagi pemegang kartu yang masih mengganggur. Pemerintah pasti akan cermat mengalkulasi biayanya agar tidak membebani APBN.

Positif
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Mohammad Dian Revindo menilai positif rencana kartu prakerja.

Konsep kartu ini dinilai didasari masih adanya jarak antara kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Revindo menilai Presiden telah mengidentifikasi bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini masih terlalu dominan ke pengembangan pengetahuan, sebaliknya kurang dalam menerapkan keterampilan yang aplikatif, sehingga perlu didorong kapasitasnya dengan memberikan pelatihan," kata Revindo.

Ia mengatakan agar kartu pra-kerja dapat diimplementasikan, pemerintah perlu fokus pada target yang disasar. (P-1)