Hoaks Berbahaya jika Didiamkan

PRESIDEN Joko Widodo membantah isu azan tidak akan terdengar lagi dan pernikahan sesama jenis diperbolehkan jika ia memenangi Pilpres 2019. Bantahan itu Presiden sampaikan di hadapan Peserta Halaqah Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa Barat Tahun 2019.

"Banyak logika yang enggak masuk. Kemarin ramai masalah pemerintah akan melegalkan kawin sejenis. Kita ini ialah negara yang sangat menghargai norma-norma agama," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, beredar video tiga ibu di Karawang, Jawa Barat, yang menyerukan kepada seorang warga untuk tidak memilih pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 di Pilpres 2019 karena jika Jokowi menang, azan tidak akan terdengar lagi dan pernikahan sesama jenis dibolehkan.

"Dari survei yang kita lakukan, sembilan juta orang percaya mengenai itu. Kalau ini didiamkan, akan bisa menjadi 15 juta, didiamkan lagi jadi 30 juta, didiamkan lagi jadi 50 juta sehingga bisa berbahaya kalau didiamkan," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Negara meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas penyebar fitnah dan kabar bohong. Menurut Presiden, hoaks dan fitnah dapat merusak kerukunan masyarakat.

"Tegas saya sampaikan kepada Kapolri, tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapa pun yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara-cara menyebar hoaks dari pintu ke pintu dan media sosial," ujar dia saat menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-46 PPP di Ancol, Jakarta.

Jaga persatuan

Lebih jauh Presiden mengajak kader PPP untuk merespons kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikan fakta yang benar. Kabar bohong saat ini tidak saja disebarkan melalui media sosial, tetapi juga dengan sistem pintu ke pintu di masyarakat langsung.

"Inilah tugas besar kita dalam menjaga, dalam merawat persatuan, merawat kerukunan, merawat persaudaraan kita, merawat ukhuwah islamiyah kita, merawat ukhuwah watoniyah kita, tugas besar kita ada di sana," tutur dia.

Pada acara itu Presiden disambut oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Tokoh yang hadir pada acara itu antara lain Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin, anggota majelis tinggi PPP Zarkasih Noer, dan sesepuh PPP Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengingatkan seluruh masyarakat untuk menyambut pelaksanaan Pemilu 2019 dengan bergembira, bukan dengan bertikai hanya karena perbedaan pilihan.

"Pesta demokrasi harus gembira karena diberi kesempatan untuk memilih pemimpin," kata Wiranto saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh pihak agar membantu KPU demi suksesnya pelaksanan pemilu. Ia tidak meragukan penyelenggara pesta demokrasi karena terbukti memiliki pengalaman segudang.

"Kami mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang telah sukses mengadakan pilkada serentak di 514 kabupaten atau kota dan 34 provinsi dengan segala dinamikanya. Semua pilkada tersebut telah berjalan dengan lancar dan aman," ujar Tjahjo.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) milik WNA yang sempat viral di media sosial ialah palsu. "Yang jelas, yang diviralkan dengan NIK yang dicek KPU itu namanya beda. Itu palsu karena NIK berbeda." (Ins/P-3)