Jokowi tidak Otoriter dan Nepotisme

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menjamin Indonesia tidak akan kembali ke rezim otoritarian apabila Joko Widodo memimpin. Selama empat tahun membantu Jokowi, dirinya melihat tidak ada sikap otoriter dalam pikiran dan tindakan Presiden saat ini. "Saya tidak bicara karena saya ini anggota tim kampanyenya Jokowi. Tapi, saya jamin pengalaman empat tahun lebih dengan Jokowi, beliau tidak pernah ada pikiran otoriternya," katanya di Jakarta, kemarin.

Namun, Kalla tidak secara spesifik menyebut apakah Indonesia kembali ke rezim otoriter apabila Prabowo memimpin. "Kalau yang (kubu) sebelah, saya tidak tahu. Kita tidak bisa bicara yang kita tidak tahu, itu fitnah namanya nanti," ujarnya.

Menurut Kalla, selain tidak otoriter, dirinya menjamin Jokowi tidak menerapkan praktik nepotisme, mengi-ngat ketiga anaknya tidak ada yang memiliki kepentingan di perusahaan milik negara. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru, yakni anak presiden dan menteri begitu aktif terlibat dalam bisnis pemerintah. "Sekarang, anak kita baru muncul di kantor sudah dibicarakan (orang). Sementara anak Pak Jokowi, yang satu (bisnis) katering jual martabak, yang satu jual pisang goreng," tambahnya.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini menjelaskan, berdasarkan pengalamannya dua kali menjadi wapres dan tiga kali ikut pilpres, suatu negara dapat runtuh jika dikuasai rezim otoriter. Sementara itu, Indonesia pernah terpuruk setelah dipimpin Presiden Soeharto yang otoriter. Pengalaman buruk di masa Orde Baru ini seharusnya bisa dijadikan pembelajaran supaya Indonesia tidak lagi mendapat pemimpin otoriter.

"Kenapa Soeharto jatuh dengan keras? Ya karena otoriter dan nepotisme. Pak Harto selama 30 tahun (berkuasa), ekonomi banyak dikuasai lingkungan terbatas, monopolistik," paparnya.

Pada kesempatan itu, Wapres meminta pengusaha tidak khawatir terhadap dampak negatif Pilpres 2019. Para pengusaha juga tidak perlu berbondong-bondong ke luar negeri menjelang pemungutan suara karena takut akan dampak ekonomi pascapilpres.

"Jadi saya jamin sama Anda di sini bahwa apabila Jokowi menang tentu akan begini akibatnya, akan terus saja begini. Jadi kalian tak usah khawatir, tak usah ke Singapura lah," ujarnya.

Populisme Jokowi

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kebijakan yang populis atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat tidak lah salah. Apalagi kalau kebijakan tersebut memang diharapkan masyarakat. "Populisme sebenarnya enggak salah. Pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat. Tapi, tantangan bagaimana kita bisa buat program yang connect dengan kebutuhan masyarakat, tapi sustainable dari sisi APBN-nya," katanya.

Sri Mulyani mengakui bahwa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo saat ini memang populis mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "(Pembangunan) Infrastruktur dan pendidikan ialah populisme yang benar karena bisa me-ningkatkan daya produktivitas ekonomi, competitiveness dan masyarakat bisa enjoy," ujarnya. (P-4)