Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) sesederhana mungkin.
Intinya, kata Presiden, penyusunan anggaran harus tepat sasaran kepada masyarakat.
"Jadi kalau desain APBN, APBD, bikin sesimpel mungkin. Nggak usah banyak program. Program sedikit, fokus, sasaran tepat, gampang kontrol, dan hasil dirasakan oleh rakyat. Golnya harus ke sana," kata Presiden usai meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Korpri di Istana Negara (26/2).
Baca juga: Presiden Minta Korpri Berlari Cepat
Jokowi juga berpesan soal pentingnya prioritas dalam pemberian anggaran di tiap program. Ia mencontohkan, misalnya dari program-program yang ada di 15 seksi, tidak harus semuanya dimasukkan anggaran.
"Misal ada 15 seksi, tidak apa-apa yang diberi 5 dulu, mungkin tahun depan gantian yang lima lagi. Tapi ada konsentrasi ke mana arah dan skala prioritas kita. Arah-arah seperti itu harus kita ubah," tuturnya.
Menurut Presiden, tuntutan masyarakat atas kinerja aparatur sipil negara (ASN) semakin tinggi. Selain meningkatkan kualitas kerja dan menjaga akuntabilitas, ia juga mengimbau ASN bekerja berorientasi pada hasil, bukan prosedur semata.
Lebih lanjut, Jokowi berpesan agar Rakernas Korpri ini bisa menentukan arah pelayanan kepada publik.
"Rapat kerja nasional Korpri ini sangat menentukan sekali arah ke mana pelayanan yang ingin diberikan sehingga rumusan-rumusan dari rakernas sangat penting sekali bagi kita semua," pungkasnya.(OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved