MUI DKI Jangan Jadi Kendaraan Politik

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat nonaktif Ma'ruf Amin mengingatkan kepada Ketua MUI DKI Jakarta agar tidak menggunakan lembaga MUI sebagai kendaraan politik.

MUI DKI Jakarta merupakan penyelenggara acara doa bagi bangsa Munajat 212 di Monas, Kamis (21/2). Acara itu ditengarai bernuansa politis. "MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan," kata Ma'ruf di Jakarta, kemarin.

Ma'ruf mengatakan acara Munajat tidak masalah, asalkan tidak ada upaya menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. Ma'ruf yang juga merupakan cawapres RI menegaskan dirinya pun tidak pernah mau menggunakan MUI sebagai kendaraan berpolitik.

"Saya ini Ketua Umum MUI, saya cawapres, tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya, MUI biar independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan," kata dia.

Lebih jauh Ma'ruf menekankan Aksi 212 untuk membela fatwa yang dibuatnya sudah selesai. Meski begitu, alumninya dipersilakan untuk bermunajat atau bersilaturahim.

"Yang membuat fatwa saya, yang dibela fatwa yang saya buat. Sudah selesai penegakan hukumnya, tapi kalau untuk bermunajat, bersilaturahim tidak ada masalah, yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik," kata dia.

Ma'ruf sendiri mengaku tidak pernah diundang menghadiri acara Munajat 212. Dia menduga munajat itu dihadiri alumni 212 yang lain.

Lebih jauh Ma'ruf menyesalkan adanya peristiwa intimidasi kepada jurnalis yang terjadi dalam Munajat 212, di Monas, Kamis (21/2) malam. "Wah itu tidak baik ya, munajat kok ada ribut, itu tidak baik," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan munajat semestinya berdoa secara khusyuk kepada Allah SWT. Keributan berupa intimidasi kepada jurnalis justru merusak makna munajat itu.

Kutuk keras

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, menyayangkan Munajat 212 yang berakhir dengan aroma kampanye. Padahal, acara tersebut semula diklaim bertujuan mendoakan masa depan bangsa.

"Hal itu dibuktikan dengan salam 'dua jarinya' Fadli Zon, orasinya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang bertendensi kampanye ijtima ulama untuk pemilihan Presiden, serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung capres 02," terang Ace di Jakarta, kemarin.

Dengan nuansa acara tersebut, patut diduga kuat acara tersebut merupakan bagian dari politisasi agama dan kampanye politik. "Kampanye politik boleh-boleh saja. Namun, harus pada tempatnya. Kita semua tahu peraturannya," terang Ace.

Ia mengimbau Bawaslu untuk bertindak tanpa harus menunggu laporan. Menurut dia, Bawaslu DKI Jakarta telah memantau langsung acara yang berbau politik.

Aroma politik memang sulit ditepis. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam orasinya sempat mengajak massa untuk meneriakkan nomor dua saat ia menyebut kata 'presiden'.

"Pemilihan menentukan nasib kita, nasib Indonesia. Persatuan nomor 1, soal Presiden?" Massa berteriak, "Nomor 2!". Pernyataan itu diulang Zulkifli Hasan hingga tiga kali.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Neno Warisman, juga membacakan puisi yang kemudian viral. 'Menangkan kami. Karena jika Engkau tidak menangkan, Kami khawatir ya Allah, Kami khawatir ya Allah, Tak ada lagi yang menyembah-Mu." (P-3)