Headline

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Penegakan Hukum Sektor Strategis Lemah

MI
20/2/2019 10:05
Penegakan Hukum Sektor Strategis Lemah
(ANTARA/HO)

Kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai upaya dan langkah-langkah penegakan hukum pada sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak masih lemah. Padahal, aspek penegakan hukum pada sektor-sektor strategis ini mutlak dilakukan karena terkait dengan wibawa pemerintah dan kedaulatan negara.

"Kalau kita cermati, tema-tema pada debat kedua itu merupakan sektor strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi sayangnya substansi utama mengenai penegakan hukum pada sektor tersebut tidak diangkat petahana," kata Ketua Alumni Trisakti Pro Prabowo-Sandi, Adi Sempani, di Jakarta kemarin.

Menurut Adi, dalam konteks penegakan hukum, capres Prabowo Subianto selalu berbicara mengenai wibawa negara dan pelaksanaan perintah konstitusi Pasal 33 UUD 1945. "Bahwa sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini visi besar beliau karena ingin agar sektor-sektor strategis tidak dikuasai asing atau lari ke luar negeri."

Perihal penyajian data dan fakta oleh petahana soal sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, dan pangan, Adi menyebutkan data tersebut belum menjawab soal substantif perintah konstitusi Pasal 33 UUD 1945. "Itulah mengapa Pak Prabowo menawarkan solusi adalah memastikan agar Presiden menjalankan wibawanya untuk mengontrol semua sektor strategis ini dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat," papar Adi.

Ketua DPP Gerindra Haposan P Batubara menambahkan, melalui debat kedua ini masyarakat setidaknya mulai mengerti visi besar Prabowo yang ingin menyelamatkan bangsa ini dari kekuatan asing. "Prabowo bukan antiasing, tapi bagaimana memastikan sektor-sektor stra-tegis dikuasai negara sesuai amanat konstitusi," katanya.

Sementara itu, Sandiaga Uno mengaku yakin jika negara membutuhkan lahan yang dikelola Prabowo, capres nomor urut 02 itu bersedia mengembalikan sebab bagi keduanya yang terpenting membuka lapangan kerja. "Pak Prabowo pasti bersedia karena beliau patriotik dan nasionalis," katanya.(Ths/P-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : PKL
Berita Lainnya