NasDem tidak akan Potong Gaji Kader di Dewan

Selain menerapkan kebijakan antimahar, Partai NasDem ternyata juga tidak memotong gaji para kader yang menjadi anggota dewan. Kebijakan ini, ungkap Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, merupakan hal ideal yang dilakukan partai politik. Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana.

"Idealnya memang gaji mereka (anggota dewan) tidak dipotong oleh partainya. Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Pegiat antikorupsi ini menilai, walaupun hanya kecil, potongan ini memengaruhi kinerja anggota dewan. "Jumlah potongan itu biasanya memang tidak besar, tetapi itu akan berpengaruh kalau penghasilan anggota DPR itu hanya mengandalkan gajinya untuk bertahan hidup," tuturnya.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan, dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan. Diharap, ini bisa menguranggi potensi korupsi. "Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. NasDem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," katanya.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga menekankan, selain profesionalisme, kader partainya harus mengimbangi dengan moralitas. Jadi, kata dia, kalau ada yang mengatakan NasDem antikorupsi, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab. "Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam diskursus antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalkan praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya. Kita dukung giat pemberantasan korupsi tetapi kita ingatkan bahwa preventif jauh lebih penting daripada gerakan represif," katanya.

Sementara itu, Peneliti Formappi Lucius Karus mengapresiasi upaya parpol dalam mencegah praktik korupsi. Karena itu, ia berharap, komitmen dan konsistensi politisi dalam parpol untuk pendanaan bisa terus dipertahankan. "Tak hanya soal hubungan antara partai dan kader, lagi tak hanya soal tidak menggunakan mahar atau tidak menerapkan iuran ke partai dari anggota DPR, tetapi beranikah partai membuka semua laporan keuangannya kepada publik," ujarnya. (Hil/P-4)