Dana Money Politics Caleg Ditilap Timses

Praktik politik uang diperkirakan tetap marak saat pelaksanaan pemilu serentak 2019. Namun demikian, praktik ini tidak efektif dalam memengaruhi perilaku pemilih saat menentukan pilihannya. "Praktik ini kurang efektif lantaran tujuan pemberian uang tersebut tidak direalisasikan oleh calo atau tim sukses politik di daerah pemilihan," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi seusai diskusi di Jakarta, kemarin.

Burhanuddin menjelaskan, sebenarnya para peserta pemilu tetap menggelontorkan dana untuk meraup suara dari calon pemilih. Problemnya, tambah Burhanuddin, uang yang seharusnya dialokasikan calon anggota legislatif ke calon pemilih malah masuk ke kantong timses. "Jadi uang yang diberikan kepada timses untuk didistribusikan, itu banyak yang kemudian ditilap sendiri, masuk ke kantong timses masing-masing, jadi efektivitasnya berkurang," ujarnya.

Burhanuddin menganggap para calon legislatif keliru dalam menggunakan amunisi uang. Para caleg tidak memahami adanya kenyataan di tengah masyarakat bahwa ada pemilih yang tidak loyal pada satu calon saja. Selain itu, pemilih yang mengambil uang tersebut merupakan kelompok oportunis yang bisa saja tidak memilih calon tersebut ketika hari pencoblosan. "Adanya missed targeting antara target yang ingin disasar dan kenyataan siapa yang menerima politik uang. Yang menerima adalah kelompok yang oportunis, yang swing, mereka terima uang tapi pilihan masalah hati nurani masing-masing," tandasnya.

Namun demikian, tambah Burhanuddin, politik uang pada Pemilu 17 April mendatang tetap meningkat tajam jika dibandingkan dengan 2014. Tren meningkatnya politik uang salah satunya didasarkan sistem proporsional terbuka yang masih diterapkan. Padahal, dengan sistem demikian membuat praktik politik uang terjadi. "Ketika sistem proposional terbuka diperkenalkan tingkat praktik politik uang sebesar 10,5% pemilih," ujarnya.

Selain itu, Burhanuddin menambahkan, meningkatnya jumlah calon legislatif dan daerah pemilihan menjadi lahan baru bagi menjamurnya politik uang. Hal tersebut disebabkan masih digunakannya uang sebagai faktor untuk meraup suara. "Pada saat yang sama pula caleg yang berlaga di pemilu legislatif meningkat tajam, bertambahnya dapil dan jumlah kursi, maka kemungkinan besar politik uang akan meningkat tajam jika dibandingkan dengan 2014," katanya.

Tidak ada gagasan

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyebutkan, terbukanya praktik politik uang akibat para caleg tidak memiliki gagasan yang bisa ditawarkan kepada pemilih. Seharusnya para caleg mempunyai karakter dan gagasan yang beda serta mengedepankan substansi yang ditawarkan ke masyarakat. "Ruang-ruang bibit politik uang sebagai racun demokrasi makin terbuka lebar dengan tawaran gagasan para kandidat di lapangan relatif kurang terungkap dan sulit dibedakan antara tiap-tiap caleg," ujarnya.

Para caleg, tambah Bahtiar, seharusnya mampu mencermati kondisi perpolitikan Indonesia saat ini yang fokus pada pilpres. Masyarakat tentu sangat berharap para caleg tidak hanya ikut mengampanyekan capres yang diusung, tetapi juga mampu tampil dengan tawaran program dan gagasan yang menarik. "Apalagi saat ini lapangan pertarungan caleg lebih terbuka luas karena pelaksanaan pileg digabung dengan Pilpres," katanya.

Bahtiar berharap masyarakat melaporkan cara-cara baru praktik politik uang. "Pasti ada saja oknum yang bisa menghasilkan metode baru dalam menyebarkan politik uang," pungkasnya. (P-4)