POM TNI Dituntut Atasi Kejahatan Siber

Seluruh polisi militer (POM) TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi guna mencegah dan menindak pelbagai kejahatan siber. Hal itu untuk menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita bohong (hoaks) serta membentengi pengaruh negatif media sosial. "Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum semakin mengemuka mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi TNI, perkembangan teknologi memungkinkan adanya bentuk pelanggaran baru," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memimpin upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer 2019 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin.

Hadi memerintahkan seluruh pasukan TNI mengantisi-pasi serangan siber dengan mengikuti perkembangan zaman. Selain membawa manfaat, dirinya juga melihat teknologi sebagai bentuk ancaman baru. Karena itu, ia meminta seluruh prajurit TNI melek teknologi dan mengenal bentuk serangan digital di media sosial. "Dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan menggunakan media sosial dan elektronik. Kejahatan siber dan ITE, prajurit TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi," tegasnya.

Pelanggaran disiplin

Pada kesempatan itu, Hadi menyayangkan adanya peningkatan kasus pelanggaran disiplin perwira TNI selama 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, Hadi meminta para perwira disip-lin dengan aturan hukum. "Hasil operasi 2018 menunjukkan adanya kenaikan kasus seperti desersi, mangkir, pelanggaran disiplin, dan lalu lintas," ungkapnya.

Hadi masih bisa sedikit lega lantaran tingkat kriminalitas anggota TNI di lapangan me-nurun. "Ada hal positif yaitu turunnya kasus narkoba, penyalahgunaan senpi (senjata api), handak (bahan peledak), dan perkelahian dengan Polri dan sipil," ungkapnya.

Hadi meminta jajaran TNI untuk lebih menjaga citra tentara dengan menaati peraturan hukum. Bagi dia, TNI adalah cerminan bagi masyarakat. "Penegak hukum adalah ujung tombak kepatuhan kepada hukum itu sendiri, setiap anggota POM harus terlebih dahulu memiliki komitmen yang tinggi terhadap hukum dan setiap aturan yang berlaku," ujarnya.

Menurut dia, tidak disiplinnya TNI terhadap peraturan yang berlaku akan berim-plikasi kepada kesiapan terhadap perang. Prajurit TNI, ujar Hadi, tidak akan siap bertempur jika tidak disiplin. "Logikanya ialah tanpa kepatuhan yang tinggi kepada hukum di masa damai, prajurit tersebut akan sulit mematuhi hukum yang membatasinya di masa perang," tutur Hadi. (Gol/P-4)